Angka kematian jemaah haji asal Jawa Timur menjadi perhatian serius setelah provinsi itu mencatat jumlah wafat tertinggi di Indonesia selama penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hingga pertengahan Juni, ada 65 jemaah asal Jawa Timur yang wafat di Tanah Suci.
Jumlah tersebut memang lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada musim haji tahun lalu yang mencapai sekitar 104 orang. Namun, pemerintah menilai penurunan itu belum cukup jika risiko kesehatan jemaah masih tinggi.
Istithaah kesehatan akan diperketat
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pemeriksaan istithaah atau kemampuan kesehatan calon jemaah akan dibuat lebih ketat. Fokus utamanya adalah jemaah dengan penyakit penyerta seperti gangguan jantung, hipertensi, penyakit ginjal, dan gangguan kognitif.
Dahnil juga menekankan bahwa usia tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran kelayakan berhaji. Menurutnya, ada jemaah lanjut usia yang tetap sehat, sementara sebagian jemaah yang lebih muda justru memiliki risiko kesehatan lebih tinggi.
Skrining dari daerah dinilai penting
Pemerintah menilai penilaian kesehatan harus menjadi faktor utama dalam menentukan kelayakan keberangkatan pada musim haji mendatang. Karena itu, skrining yang lebih ketat sejak dari daerah dinilai perlu diperkuat agar jemaah yang berangkat benar-benar siap menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci.
Evaluasi itu juga sejalan dengan upaya meningkatkan layanan kesehatan haji secara keseluruhan. Kementerian Haji dan Umrah sebelumnya melaporkan angka kematian jemaah haji Indonesia secara nasional pada musim haji 2026 menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski begitu, tingginya angka wafat jemaah asal Jawa Timur menunjukkan tantangan kesehatan haji masih besar, terutama bagi jemaah dengan riwayat penyakit kronis. Cuaca ekstrem dan aktivitas fisik yang berat selama berada di Arab Saudi juga disebut memperberat risiko kesehatan jemaah.
Karena itu, penguatan skrining kesehatan dari daerah dipandang menjadi kunci untuk menekan angka kematian pada musim haji berikutnya. Pemerintah menempatkan aspek kesehatan sebagai penentu utama, bukan sekadar faktor usia atau syarat administratif semata.