Pemerintah belum membuka penjelasan rinci soal rumor pembentukan badan khusus ekspor yang disebut bakal diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Sikap yang tertutup itu justru membuat pasar cemas, karena rumor tersebut dikaitkan dengan kemungkinan pemusatan kendali atas ekspor komoditas strategis.
Kekhawatiran itu bukan datang tanpa alasan. Isu yang beredar menyebut badan baru itu akan mengatur ekspor batu bara, minyak kelapa sawit, hingga barang tambang, sehingga memunculkan tanda tanya soal arah kebijakan perdagangan nasional.
ESDM dan Kemenkeu Sama-Sama Menahan Detail
Di lingkungan pemerintah sendiri, informasi soal badan ekspor ini belum terbuka. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengaku belum mengetahui detail rencana tersebut saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Ia juga mengatakan belum menerima pembaruan soal skema pembentukan badan itu. Saat ditanya apakah badan tersebut akan berada di bawah BPI Danantara, Tri menjawab singkat bahwa dirinya belum update.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga belum memberi penjelasan teknis. Saat ditanya soal badan ekspor, ia menyebut Presiden Prabowo yang akan menjelaskan langsung.
Jawaban singkat dari dua kementerian ekonomi itu membuat rumor tetap bergerak di ruang publik. Dalam situasi seperti ini, pasar membaca setiap petunjuk kecil sebagai sinyal penting.
Spekulasi Monopoli Menguat di Pasar
Rumor yang beredar menyebut badan khusus itu akan memegang kendali atas ekspor komoditas strategis Indonesia. Dalam skema tersebut, perusahaan terkait disebut harus menjual produknya lebih dulu ke badan itu sebelum masuk ke pasar ekspor.
Model seperti ini langsung memunculkan kekhawatiran soal monopoli perdagangan. Kekhawatiran tersebut ikut dikaitkan dengan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG dalam dua hari terakhir, seiring meningkatnya spekulasi pelaku pasar.
Daftar komoditas yang disebut masuk dalam skema itu juga cukup sensitif. Batu bara, minyak kelapa sawit, dan barang tambang menjadi tiga kelompok yang paling banyak disebut dalam rumor tersebut.
Latar Isu: Pengawasan dan Under Invoicing
Di balik kabar pembentukan badan ekspor, muncul alasan bahwa pemerintah ingin menekan praktik under invoicing dalam ekspor nasional. Praktik ini dipahami sebagai pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.
Jika benar dibentuk, badan tersebut diposisikan sebagai alat pengawasan yang lebih terpusat terhadap arus ekspor komoditas strategis. Namun sampai sekarang, belum ada penjelasan resmi apakah tujuan itu akan dijalankan lewat badan baru atau melalui mekanisme lain.
Status kelembagaan badan itu juga belum jelas. Belum diketahui apakah lembaga tersebut akan berada di bawah BPI Danantara, dan ketidakjelasan itu ikut memperbesar spekulasi soal kewenangan serta rantai komandonya.
Pasar Menunggu Kepastian Istana
Di tengah informasi yang masih tertutup, pasar menunggu penjelasan resmi dari Istana. Selama detail kebijakan belum diumumkan, isu pembentukan badan ekspor akan terus dibaca sebagai sinyal penting bagi pelaku usaha komoditas dan investor.
Sensitivitas pasar terhadap isu ini menunjukkan betapa besar pengaruh kebijakan ekspor terhadap sentimen. Setiap perubahan dalam tata kelola komoditas strategis langsung memicu perhatian, terutama ketika menyangkut potensi konsolidasi kendali perdagangan nasional.
Source: www.suara.com
