Kepastian soal kenaikan gaji pensiunan pada 2026 hingga kini belum diumumkan pemerintah. Artinya, besaran manfaat yang diterima para pensiunan masih mengikuti aturan lama dan belum ada dasar resmi baru yang mengubah nominalnya.
Di tengah beredarnya kabar soal rapel atau penyesuaian gaji pensiunan pada pertengahan April 2026, sumber otoritatif menyebut informasi itu belum bisa diverifikasi. Karena itu, publik perlu mengacu pada pernyataan resmi agar tidak tertipu kabar yang belum jelas landasannya.
Aturan yang masih dipakai
Penyaluran hak keuangan pensiunan saat ini masih merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Regulasi ini menjadi acuan terakhir bagi instansi terkait dalam menghitung dana yang masuk ke rekening penerima.
Dalam aturan tersebut, kenaikan terakhir tercatat terjadi pada 1 Januari 2024 dengan rata-rata 12 persen. Selama belum ada kebijakan baru, perhitungan manfaat pensiun tetap mengikuti penyesuaian yang sudah berlaku sejak saat itu.
Besaran gaji pokok pensiunan
Nominal gaji pokok pensiunan tidak sama untuk semua penerima. Besarannya ditentukan oleh golongan terakhir saat masih aktif bekerja, sehingga masing-masing pensiunan bisa menerima angka yang berbeda.
Berdasarkan data yang dihimpun, kisaran gaji pokok pensiunan saat ini berada di rentang Rp1.700.000 hingga Rp4.900.000. Berikut gambaran nominalnya berdasarkan golongan:
- Golongan I: Rp1.700.000 – Rp2.200.000
- Golongan II: Rp1.700.000 – Rp3.200.000
- Golongan III: Rp1.700.000 – Rp4.000.000
- Golongan IV: Rp1.700.000 – Rp4.900.000
Nominal tersebut hanya menunjukkan gaji pokok murni. Jumlah akhir yang diterima pensiunan bisa berbeda karena masih ada komponen lain yang ikut melekat.
Tunjangan yang masih diterima
Walau belum ada penegasan kenaikan gaji pokok, pemerintah masih menyalurkan sejumlah komponen tambahan. Skema ini tetap berjalan untuk membantu menjaga daya beli pensiunan dalam memenuhi kebutuhan bulanan.
Beberapa hak yang masih diterima antara lain Gaji ke-13 dan THR. Selain itu, ada juga tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang dicairkan bersama pembayaran rutin melalui mitra resmi.
Pencairan tetap berjalan rutin
Pencairan gaji pensiunan dilakukan secara berkala setiap tanggal 1 setiap bulan. Proses ini dikelola melalui PT Taspen yang bekerja sama dengan bank mitra, Kantor Pos, dan sejumlah kanal layanan lain di Indonesia.
Dalam kondisi tertentu, dana juga dapat diantarkan langsung ke alamat rumah penerima. Namun, kelancaran pencairan tetap bergantung pada kepatuhan pensiunan dalam melakukan autentikasi data secara berkala.
Waspadai informasi yang tidak resmi
Saat belum ada keputusan resmi soal kenaikan gaji pensiunan, informasi menyesatkan cenderung mudah beredar. Modus yang sering muncul biasanya berupa tautan tidak resmi, permintaan kode PIN, atau OTP dengan alasan pengurusan kenaikan gaji.
Ada juga pihak yang meminta biaya tertentu untuk membantu pencairan atau penyesuaian manfaat. Padahal, layanan dari instansi resmi pemerintah tidak memungut biaya tambahan dalam proses tersebut.
Selama belum ada kebijakan baru yang diumumkan secara sah, PP Nomor 8 Tahun 2024 tetap menjadi rujukan utama dalam penyaluran hak pensiunan. Karena itu, setiap informasi soal kenaikan gaji perlu dicek melalui kanal resmi agar tidak terjebak disinformasi.