Tekanan politik terhadap pemerintah Iran menguat setelah 180 anggota parlemen mendesak pembatalan nota kesepahaman atau MoU dengan Amerika Serikat. Desakan itu muncul menyusul serangan udara AS yang kembali terjadi setelah kedua negara menandatangani kesepakatan penghentian konflik.
Para legislator tidak hanya meminta langkah diplomatik yang lebih keras terhadap Washington. Mereka juga menuntut tindakan balasan, pengawasan atas perundingan dengan AS, serta penguatan dukungan bagi angkatan bersenjata Iran.
MoU dipertanyakan setelah serangan baru
Menurut laporan Kantor Berita Fars yang dikutip VIVA, MoU antara Iran dan AS ditandatangani pada 18 Juni 2026. Kesepahaman itu mengatur penghentian konflik yang disebut telah berlangsung sejak 28 Februari.
Namun, pasukan AS kembali melancarkan serangan udara terhadap Iran pada 8 Juli 2026. Peristiwa tersebut membuat kesepakatan yang semula diposisikan sebagai jalur penghentian konflik kembali dipersoalkan di parlemen.
Bagi 180 anggota Parlemen Iran, serangan tersebut menjadi alasan untuk meminta pemerintah secara resmi mengumumkan pembatalan MoU. Tuntutan itu menunjukkan adanya dorongan agar respons Teheran tidak berhenti pada pernyataan politik.
Tuntutan yang dibawa ke parlemen
Selain pembatalan MoU, para anggota parlemen meminta pembentukan komisi khusus untuk menyelidiki negosiasi dengan Amerika Serikat. Mereka juga mendorong pengesahan aturan mengenai pengelolaan Selat Hormuz serta dukungan menyeluruh bagi militer Iran.
| Isu | Tuntutan Legislator | Konteks |
|---|---|---|
| MoU dengan AS | Pembatalan dan pengumuman resmi | Kesepakatan ditandatangani 18 Juni 2026 |
| Negosiasi | Pembentukan komisi khusus | Penyelidikan perundingan dengan AS |
| Selat Hormuz | Pengesahan undang-undang pengelolaan | Jalur pelayaran strategis kawasan |
| Pertahanan | Dukungan komprehensif bagi angkatan bersenjata | Bagian dari tuntutan respons Iran |
Rangkaian tuntutan itu memperlihatkan bahwa perdebatan di parlemen mencakup diplomasi, pertahanan, dan kepentingan maritim. Seluruh isu tersebut ditempatkan dalam satu kerangka respons terhadap memburuknya hubungan Iran dan AS.
Selat Hormuz ikut menjadi perhatian
Wacana pengelolaan Selat Hormuz menjadi salah satu bagian penting dalam desakan para legislator. Jalur ini kembali berada dalam sorotan karena terkait langsung dengan ketegangan yang melibatkan kapal-kapal komersial.
Komando Pusat AS atau CENTCOM menyatakan serangan udara pada 8 Juli merupakan tanggapan atas tindakan Iran terhadap kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Pernyataan itu menempatkan jalur pelayaran tersebut sebagai salah satu titik utama dalam eskalasi terbaru.
Setelah serangan AS, pasukan Iran melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan-pangkalan AS di Kuwait, Bahrain, dan Yordania. Perkembangan ini mempertegas bahwa ketegangan tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga melibatkan sejumlah lokasi di kawasan.
Desakan pembatalan MoU muncul di tengah tuntutan agar Iran memperkuat kesiapan pertahanannya. Para anggota parlemen juga mengaitkan langkah itu dengan kebutuhan untuk memberikan dukungan komprehensif kepada angkatan bersenjata.
Tekanan terhadap pemerintah semakin besar
Dengan adanya tuntutan dari 180 legislator, pemerintah Iran menghadapi tekanan politik untuk menentukan sikap resmi terhadap kesepakatan yang ditandatangani pada Juni tersebut. Pembentukan komisi penyelidikan juga menandakan adanya dorongan untuk menelaah kembali proses negosiasi dengan AS.
Perdebatan mengenai MoU kini berjalan beriringan dengan agenda pengelolaan Selat Hormuz dan penguatan militer. Ketiga isu itu menjadi fokus utama parlemen Iran dalam merespons serangan udara serta rentetan bentrokan yang terjadi setelah kesepakatan penghentian konflik dibuat.