Pemilik kendaraan perlu lebih cermat membaca tagihan pajak pada skema 2026 karena nominal akhirnya tidak lagi berhenti di PKB saja. Ada opsen pajak daerah, SWDKLLJ, dan biaya administrasi tertentu yang bisa membuat pembayaran naik tanpa terasa jika hanya melihat tarif dasarnya.
Kabar baiknya, besaran pajak kendaraan kini bisa diperkirakan sendiri sebelum jatuh tempo. Perhitungan dasarnya memakai NJKB atau Nilai Jual Kendaraan Bermotor, lalu ditambah komponen lain yang memang ikut membentuk total tagihan.
Apa saja komponen yang masuk tagihan
Pajak Kendaraan Bermotor 2026 dihitung dari NJKB dikalikan tarif PKB, kemudian ditambah SWDKLLJ. Dalam praktiknya, pemilik kendaraan juga perlu memasukkan opsen pajak daerah dan PNBP untuk dokumen tertentu agar hasil hitungannya mendekati nominal akhir.
Komponen PKB menjadi dasar utama dalam perhitungan. Untuk kendaraan pertama, tarif yang dicantumkan sebesar 2 persen, lalu naik secara progresif hingga 6 persen untuk kendaraan kelima.
Opsen pajak daerah menjadi faktor yang sering membuat angka membengkak. Besarnya mencapai 66 persen dari PKB terutang, sehingga komponen ini wajib dimasukkan ke simulasi total biaya.
SWDKLLJ juga tidak bisa diabaikan saat menghitung tagihan. Nilainya tercantum Rp35.000 per tahun untuk motor dan Rp143.000 per tahun untuk mobil.
Ada pula PNBP STNK atau BPKB yang menambah beban pembayaran. Besaran yang dicantumkan antara lain Rp200.000 per tahun untuk STNK mobil dan Rp375.000 untuk penerbitan BPKB lima tahunan.
Cara hitung sendiri sebelum jatuh tempo
Langkah pertama adalah mengetahui NJKB kendaraan. Setelah itu, kalikan NJKB dengan tarif PKB sesuai status kepemilikan kendaraan, apakah kendaraan pertama atau masuk skema progresif.
Setelah nilai PKB didapat, tambahkan opsen pajak daerah sebesar 66 persen dari PKB tersebut. Berikutnya, masukkan SWDKLLJ sesuai jenis kendaraan, lalu tambahkan PNBP jika ada kebutuhan administrasi seperti STNK atau penerbitan dokumen tertentu.
Rumus dasar tahunan yang digunakan adalah (NJKB x Tarif PKB) + SWDKLLJ. Dengan pola ini, pemilik kendaraan dapat memperkirakan total biaya sebelum datang ke Samsat atau menggunakan layanan digital.
Denda keterlambatan juga perlu diperhitungkan sejak awal. Besar dendanya ditetapkan 25 persen per tahun, dengan batas maksimal 48 bulan.
Contoh perhitungan mobil
Contoh yang dicantumkan memakai mobil dengan NJKB Rp200 juta. Dari angka itu, PKB dihitung 2 persen x Rp200 juta, sehingga hasilnya Rp4.000.000.
Setelah itu ditambahkan SWDKLLJ mobil sebesar Rp143.000. Lalu ada opsen PKB sebesar 66 persen x Rp4.000.000, sehingga nilainya Rp2.640.000.
Komponen berikutnya adalah PNBP STNK sebesar Rp200.000. Dari rangkaian hitungan tersebut, total pajak tahunan mobil itu sekitar Rp6.983.000.
Perhitungan itu menunjukkan bahwa tagihan akhir tidak hanya berasal dari PKB pokok. Opsen daerah dan biaya administrasi dapat membuat nominal yang dibayar jauh lebih tinggi dari hitungan tarif dasar semata.
Dokumen dan kanal pembayaran
Untuk pembayaran pajak tahunan, dokumen fisik tetap perlu disiapkan secara lengkap. Untuk perorangan, syarat yang disebutkan meliputi STNK asli, KTP asli sesuai pemilik kendaraan, dan BPKB asli.
Untuk kendaraan milik perusahaan, persyaratannya lebih spesifik. Dokumen yang perlu dilampirkan mencakup fotokopi domisili perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP perusahaan, dan TDP perusahaan.
Pembayaran offline bisa dilakukan di kantor Samsat atau layanan drive thru. Wajib pajak cukup membawa berkas asli, melakukan verifikasi di loket, lalu membayar sesuai nominal yang tertera.
Bagi yang ingin lebih praktis, pembayaran bisa dilakukan melalui aplikasi SIGNAL. Setelah mengunduh aplikasi, pengguna registrasi dengan data diri dan NIK KTP, lalu menambahkan data kendaraan melalui nomor polisi.
Setelah data masuk, pengguna memilih menu “NRKB” untuk melihat rincian pajak yang harus dibayarkan. Jika nominal sudah sesuai, pembayaran dapat diteruskan lewat channel perbankan yang tersedia dan bukti bayar digital bisa disimpan setelah transaksi berhasil.
Selain SIGNAL, E-Samsat juga bisa dipakai untuk mengecek besaran pajak dan jatuh tempo. Kehadiran layanan digital ini membuat proses cek dan bayar pajak kendaraan menjadi lebih cepat tanpa harus selalu datang ke kantor Samsat.
