Pendapatan Jawa Timur pada tahun anggaran 2025 melampaui target, dan penopang terbesarnya datang dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Realisasinya mencapai Rp29,88 triliun, sementara PAD menyumbang Rp18,44 triliun atau 107,83 persen dari target.
Angka itu menunjukkan bahwa kemampuan daerah menghimpun penerimaan sendiri masih menjadi tulang punggung keuangan Pemprov Jatim. Di tengah pendapatan yang melampaui rencana awal, komposisi PAD tetap menjadi faktor paling menentukan.
PAD tetap jadi mesin utama
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan capaian tersebut dalam Sidang Paripurna DPRD Jatim saat membacakan Nota Keuangan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Ia menegaskan pendapatan daerah dibangun dari optimalisasi yang dikelola secara terukur sepanjang tahun.
PAD Jawa Timur berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Empat sumber itu membuat PAD tetap memegang peran terbesar dalam struktur penerimaan provinsi.
| Komponen | Realisasi |
|---|---|
| Pendapatan daerah total | Rp29,88 triliun |
| PAD | Rp18,44 triliun |
| Dana transfer | Rp11,4 triliun |
Secara keseluruhan, realisasi pendapatan daerah mencapai 104,65 persen dari target awal Rp28,5 triliun. Capaian itu memperlihatkan penerimaan daerah mampu bergerak di atas rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dana transfer ikut menopang, belanja masih terkendali
Selain PAD, pendapatan daerah juga ditopang dana transfer dari pemerintah pusat. Realisasinya mencapai Rp11,4 triliun atau 99,84 persen dari target, sehingga ikut menjaga kestabilan pendapatan Jawa Timur.
Di sisi belanja, Pemprov Jatim mencatat realisasi Rp31 triliun dari total anggaran Rp33,2 triliun. Dari situ, sisa lebih pembiayaan anggaran atau SiLPA tahun 2025 berada di kisaran Rp2 triliun.
Opini WTP kembali dipertahankan
Khofifah juga menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Capaian itu menandakan pengelolaan keuangan daerah tetap berada dalam koridor yang dinilai baik oleh pemeriksa eksternal.
Ia menilai sinergi eksekutif dan DPRD Jatim ikut menjaga pengawasan keuangan daerah tetap berjalan. Karena itu, pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD 2025 diharapkan bisa selesai lancar dan tepat waktu agar program pembangunan di Jawa Timur terus berlanjut.