Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong Badan Usaha Milik Daerah di bawah Pemerintah Provinsi Jateng untuk bekerja lebih kreatif agar mampu memberi kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah. Dorongan itu muncul di tengah ruang fiskal pemerintah provinsi yang terbatas, sehingga BUMD diminta menjadi salah satu pengungkit utama pembangunan daerah.
Luthfi menilai BUMD tidak bisa terus bertumpu pada pola kerja lama. Ia meminta perusahaan daerah membaca peluang pasar lebih cepat, menyusun model bisnis yang lebih lincah, dan menghadirkan terobosan yang benar-benar berdampak pada pemasukan daerah.
Tekanan fiskal dan tuntutan kinerja
Menurut Luthfi, kondisi fiskal yang terbatas membuat pemerintah provinsi membutuhkan dukungan nyata dari BUMD. Karena itu, setiap badan usaha daerah harus bergerak lebih produktif agar hasil usahanya tidak berhenti pada operasional internal, tetapi juga masuk ke kas daerah melalui PAD.
Pernyataan itu memperlihatkan arah baru pengelolaan BUMD di Jawa Tengah. BUMD tidak hanya dipandang sebagai alat layanan atau unit usaha milik pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen pendukung pembiayaan pembangunan.
Evaluasi direksi mulai disorot
Dalam arahannya, Luthfi memberi sinyal bahwa jajaran direksi akan dievaluasi bila kinerjanya dinilai tidak efektif. Ia menegaskan penilaian itu tidak akan membedakan posisi komisaris maupun direktur utama jika hasil kerja tidak sesuai harapan.
Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa pemerintah provinsi ingin mendorong akuntabilitas yang lebih kuat di tubuh BUMD. Di saat yang sama, evaluasi juga diposisikan sebagai alat untuk memastikan tata kelola perusahaan daerah tetap bergerak ke arah yang produktif.
Tiga BUMD yang masuk sorotan
Pesan tersebut disampaikan saat Luthfi memimpin Rapat Umum Pemegang Saham untuk tiga BUMD milik Pemprov Jawa Tengah. Ketiga perusahaan itu adalah PT Jateng Agro Berdikari atau JTAB, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah atau SPJT, dan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan atau PRPP.
Ketiga BUMD itu diminta tidak hanya menjalankan rutinitas yang sudah ada. Pemerintah provinsi mendorong mereka menyiapkan langkah baru agar usaha yang dikelola lebih berdaya guna dan memiliki daya saing yang lebih kuat.
Kolaborasi jadi kunci ekspansi usaha
Selain mendorong inovasi internal, Luthfi juga menekankan pentingnya kerja sama dengan berbagai pihak. Ia menyebut peluang kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, hingga Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional.
Kolaborasi itu dinilai bisa membuka akses kemitraan baru dan memperluas jangkauan bisnis BUMD. Dengan menggandeng pemangku kepentingan yang tepat, peluang pengembangan usaha disebut masih sangat terbuka bagi masing-masing perusahaan daerah tersebut.
Ada kinerja yang sudah menunjukkan hasil
Di tengah dorongan pembenahan, Luthfi juga memberi apresiasi kepada BUMD yang dinilai sudah memberikan dampak nyata. Salah satu yang disebut adalah PT JTAB, yang ikut membantu pengendalian inflasi lewat gerakan pangan murah, operasi pasar, dan kios-kios JTAB di sejumlah daerah.
Apresiasi itu menunjukkan bahwa pemerintah provinsi tetap memberi ruang bagi BUMD yang mampu bekerja efektif. Namun, pencapaian yang sudah ada tidak dianggap cukup jika kontribusi terhadap PAD belum terus meningkat dalam menghadapi tekanan fiskal yang ada.
Arah baru peran BUMD di Jateng
Dorongan kreatif, evaluasi kinerja, dan perluasan kolaborasi menempatkan BUMD Jateng dalam fase yang lebih menantang. Pemerintah provinsi ingin setiap badan usaha daerah tampil lebih agresif mencari peluang bisnis sekaligus tetap memberi manfaat langsung bagi perekonomian daerah.
Dengan ekspektasi yang semakin tinggi, BUMD di Jawa Tengah kini berada di bawah pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan usaha yang dijalankan benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi PAD dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Source: jateng.antaranews.com
