Rencana penutupan seluruh unit produksi PT Samwon di Jepara membuka pertanyaan mengenai alasan di balik keputusan itu. Pabrik garmen tersebut dijadwalkan berhenti beroperasi mulai 1 Agustus 2026.
Manajemen menyebut perusahaan mengalami kerugian selama lima tahun terakhir akibat penurunan jumlah pesanan. Namun, keterangan Dinas Tenaga Kerja setempat mengarah pada masalah pencapaian target produksi dan keterlambatan pengiriman.
Perbedaan penjelasan ini menjadi penting karena dapat menentukan langkah penanganan terhadap pekerja terdampak serta mitigasi risiko di sektor garmen. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, Ristadi, meminta manajemen lebih terbuka mengenai dasar keputusan menutup unit Jepara.
Order Menurun atau Produksi Tidak Memadai
Dalam pernyataan tertulis pada Rabu, 22 Juli 2026, Ristadi menyoroti dua versi alasan yang muncul. Menurut manajemen, penurunan order membuat perusahaan terus merugi selama lima tahun terakhir.
Di sisi lain, Disnaker menyebut target produksi tidak tercapai sehingga pengiriman pesanan kepada pelanggan sering terlambat. Bila keterangan ini yang menjadi dasar, persoalannya dinilai bukan semata-mata kurangnya permintaan dari pasar.
Ristadi menilai pesanan yang cukup tetapi tidak dapat dipenuhi tepat waktu menunjukkan adanya kendala pada kemampuan produksi di unit tersebut. Kondisi itu berbeda dengan situasi ketika perusahaan benar-benar kekurangan order untuk dikerjakan.
“Tapi jika alasannya adalah target produksi tidak tercapai sehingga sering terjadi keterlambatan pengiriman, ini artinya jumlah order tidak ada masalah dan mencukupi tetapi kemampuan produksinya tidak memadai,” ujar Ristadi.
Biaya Upah Jepara Lebih Rendah
Keputusan menutup PT Samwon Jepara juga dipertanyakan karena upah minimum di wilayah itu disebut lebih rendah dibandingkan Kota Semarang. Ristadi menilai pertimbangan biaya tenaga kerja biasanya membuat perusahaan mempertahankan unit di daerah dengan ongkos yang lebih rendah.
| Wilayah Unit Produksi | Perkiraan UMK | Perbandingan |
|---|---|---|
| Jepara | Sekitar Rp 2,7 jutaan | Lebih rendah sekitar Rp 1 juta |
| Kota Semarang | Sekitar Rp 3,7 jutaan | Lebih tinggi dibanding Jepara |
Dengan perbedaan tersebut, penutupan unit Jepara dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan pertimbangan efisiensi upah. Ristadi meminta pemerintah menelusuri kemungkinan faktor lain yang membebani operasional perusahaan di daerah itu.
Faktor yang perlu didalami dapat berkaitan dengan manajerial, sumber daya manusia pekerja, atau kendala lain yang belum dijelaskan secara terbuka. Kejelasan penyebabnya dinilai penting untuk mencegah persoalan serupa terjadi pada perusahaan lain.
“Pemerintah harus lebih dalam menggali masalah yang sebenarnya terjadi di PT Samwon Jepara, untuk mitigasi terjadi pada perusahaan lainnya,” tutur Ristadi. Ia menilai langkah itu juga diperlukan untuk menjaga iklim investasi di industri garmen.
Mitigasi untuk Pekerja dan Pesanan
PT Samwon merupakan perusahaan garmen asal Korea Selatan yang menjalankan unit produksi di Semarang melalui PT Samwon Busana Indonesia sekitar 2006. Perusahaan kemudian memperluas operasi dengan membangun pabrik di Jepara sekitar 2015.
Penutupan unit Jepara membuat perlindungan hak pekerja dan keberlanjutan pesanan menjadi perhatian utama. Ristadi mengapresiasi respons Kementerian Perindustrian yang disebut telah berkoordinasi dengan manajemen perusahaan dan Disnaker setempat.
Menurut informasi yang disampaikan Ristadi, Kementerian Perindustrian juga berkomunikasi dengan pembeli di Amerika Serikat dan asosiasi pengusaha. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga order, memastikan hak pekerja, dan membuka peluang kerja baru bagi pekerja yang terdampak PHK.
Langkah lanjutan akan bergantung pada kepastian alasan penutupan serta hasil komunikasi dengan pihak perusahaan. Transparansi mengenai masalah yang dihadapi dinilai diperlukan agar penanganan pekerja terdampak dapat dilakukan secara tepat.