Mutasi aparatur sipil negara di Kementerian Pekerjaan Umum tidak semestinya dipahami sebagai hukuman. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan penempatan di daerah merupakan bagian biasa dari tugas pegawai yang mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di seluruh Indonesia.
Penegasan itu penting karena sebagian besar ASN di kementerian tersebut memang tidak bekerja di Jakarta. Dari sekitar 38.000 pegawai, hanya sekitar 4.000 orang yang bertugas di kantor pusat, sementara selebihnya tersebar dari Sabang hingga Merauke.
Sebaran Pegawai Mengikuti Kebutuhan Infrastruktur
Kementerian PU menangani pekerjaan infrastruktur di berbagai wilayah, sehingga kebutuhan personel tidak terpusat di ibu kota. Posisi di daerah dinilai memiliki peran setara pentingnya dengan jabatan yang berada di kantor pusat Jakarta.
Dody menyatakan perpindahan jabatan maupun wilayah kerja merupakan bagian dari pembinaan ASN. Kebijakan itu dapat dijalankan berdasarkan kebutuhan organisasi serta hasil evaluasi kinerja pegawai.
| Data Kementerian PU | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Total ASN | Sekitar 38.000 orang | Seluruh lingkungan Kementerian PU |
| ASN di Jakarta | Sekitar 4.000 orang | Bertugas di kantor pusat |
| Indikasi transaksi judi online | Sekitar 6.000 orang | Berdasarkan data PPATK |
| Indikasi manipulasi absensi | Sekitar 3.000–4.000 orang | Ditemukan setelah pengawasan diperketat |
“Mutasi itu menurut saya barang yang biasa. Pegawai PU memang tugasnya tidak di Jakarta. ASN harus bersedia ditempatkan di mana saja karena tugas Kementerian PU membangun dan merawat infrastruktur di seluruh Indonesia,” kata Dody di Kantor Kementerian PU pada Rabu, 22 Juli 2026.
Menurutnya, kementerian mempunyai mekanisme untuk mengukur kinerja pegawai secara mandiri sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku. Karena itu, mutasi dapat dilakukan untuk mengisi kebutuhan unit kerja tanpa menempatkannya sebagai bentuk sanksi otomatis.
Rotasi Jabatan dan Penguatan Integritas
Selain penempatan sesuai kebutuhan proyek dan unit kerja, rotasi juga dipandang penting bagi jabatan yang mengelola anggaran negara dalam jumlah besar. Pegawai dinilai tidak ideal menempati posisi yang sama terlalu lama demi menjaga profesionalisme serta integritas organisasi.
Dody menyebut rotasi dapat memberi ruang bagi ASN untuk memperluas kemampuan kerja. Kebijakan tersebut juga dinilai membantu menjaga kondisi organisasi tetap sehat melalui penyegaran penugasan.
Ia menilai masa jabatan pada posisi tertentu perlu dibatasi dari sudut pandang audit. “Menurut saya, dari sisi audit, seseorang sebaiknya tidak duduk di satu posisi lebih dari dua tahun. Rotasi diperlukan agar kemampuan ASN terus berkembang dan organisasi tetap sehat,” ujarnya.
Temuan Judi Online dan Absensi Elektronik
Perhatian terhadap rotasi di lingkungan Kementerian PU turut menguat setelah muncul dugaan pelanggaran disiplin yang melibatkan ribuan pegawai. Temuan itu mencakup indikasi transaksi judi online serta dugaan manipulasi absensi elektronik internal.
Dody sebelumnya mengungkap sekitar 6.000 pegawai terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Jumlah tersebut disebut setara sekitar 15 persen dari total pegawai kementerian.
Dalam keterangan resmi pada Kamis, 16 Juli 2026, Dody menekankan bahwa informasi itu berasal dari PPATK. “Ini bukan data saya, ini data PPATK. Judol itu pidana,” tegasnya.
Namun, belum ada perincian mengenai nilai transaksi, periode pemantauan, maupun status pemeriksaan terhadap pegawai yang terindikasi. Kementerian PU juga belum menjelaskan jumlah ASN yang telah menerima sanksi disiplin atau perkara yang diteruskan kepada aparat penegak hukum.
Masalah lain yang menjadi sorotan adalah dugaan manipulasi absensi elektronik yang melibatkan sekitar 3.000 hingga 4.000 pegawai. Praktik tersebut terungkap setelah sistem absensi internal diperbaiki secara menyeluruh dan pengawasannya diperketat.
Dody menyebut pengawasan sebelumnya terkendala hubungan pertemanan dan ikatan kelompok di antara pegawai. Kondisi itu disebut membuat sejumlah pemeriksaan pelanggaran tidak selalu berlanjut sampai penindakan yang tegas.
Modus spesifik manipulasi absensi belum diungkap secara rinci. Belum dijelaskan pula apakah jumlah ribuan pegawai itu merupakan temuan dalam satu periode pemeriksaan atau akumulasi dari beberapa pemeriksaan.