Ombudsman RI kembali turun langsung mengawal Sekolah Rakyat dengan menyoroti tiga titik krusial sekaligus: tata kelola, sarana prasarana, dan rekrutmen sumber daya manusia. Fokus pengawasan itu muncul saat lembaga tersebut meninjau SRMP 9 Bandung dan SRMA 11 Bandung untuk memastikan program berjalan rapi sejak awal.
Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher menegaskan pengawasan dilakukan agar kebijakan Presiden Prabowo tentang Sekolah Rakyat tidak tersandung masalah di lapangan. Ia menempatkan Ombudsman sebagai pengawas eksternal pelayanan publik yang bekerja mencegah potensi persoalan sebelum berkembang menjadi maladministrasi.
Pantauan langsung di Bandung
Dalam kunjungan itu, Nuzran bertemu dengan jajaran Kementerian Sosial, pengelola sentra, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lain. Rombongan juga melihat ruang guru, kelas, dan asrama, lalu berdialog dengan sejumlah siswa.
Dari peninjauan tersebut, Nuzran menyebut Kemensos sudah menindaklanjuti sejumlah saran Ombudsman. Perbaikan paling terlihat berada pada aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kurikulum.
Sorotan pada pencegahan maladministrasi
Meski ada kemajuan, Ombudsman tetap memberi catatan baru, terutama terkait pencegahan maladministrasi. Nuzran menilai tata kelola harus diperkuat sejak hulu agar persoalan tidak muncul saat program berjalan penuh.
Ia juga menyoroti proses rekrutmen guru dan tenaga kependidikan yang sedang berlangsung. Perhatian itu dinilai penting karena Sekolah Rakyat diproyeksikan menampung kurang lebih 30 ribu siswa ke depan.
Kebutuhan lahan permanen masih jadi tantangan
Selain SDM, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen juga masuk daftar perhatian. Nuzran menilai pengajuan lahan dari pemerintah daerah menjadi tantangan tersendiri, terutama di kota-kota besar yang ruangnya terbatas.
Ia menyebut kebutuhan lahan sekitar 6 sampai 8 hektare sulit dipenuhi di wilayah perkotaan. Karena itu, Ombudsman mengusulkan desain sekolah permanen disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk kemungkinan pembangunan bertingkat.
Kemensos jaga substansi program
Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kemensos Afrizon Tanjung mengatakan Ombudsman sudah mengawal Sekolah Rakyat sejak awal. Menurut dia, pengawasan itu penting karena program ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu.
Afrizon menegaskan substansi program harus dijaga agar tujuan besar tersebut tercapai. Ia menilai masukan Ombudsman membantu memastikan tata kelola, proses pembelajaran, dan pelaksanaan program tetap sesuai aturan serta kebutuhan lapangan.
Pengawasan berlanjut seiring program berjalan
Kunjungan ke Bandung menunjukkan pengawalan Sekolah Rakyat tidak berhenti pada tahap perencanaan. Ombudsman dan Kemensos sama-sama menempatkan tata kelola, kesiapan SDM, sarpras, dan lahan sekolah permanen sebagai faktor penting agar program berkembang tanpa memunculkan persoalan administratif di kemudian hari.
Bagi Ombudsman, pengawasan yang ketat sejak awal menjadi kunci agar sekolah yang menyasar peserta didik dari keluarga paling tidak mampu benar-benar siap melayani. Di saat yang sama, pembenahan di lapangan terus dipantau supaya Sekolah Rakyat dapat berjalan konsisten sesuai tujuan awalnya.
Source: www.suara.com
