Nasib penyaluran bansos kini makin ditentukan dari meja kerja operator data desa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, akurasi data dari tingkat paling bawah akan menentukan tepat tidaknya bantuan sosial diterima masyarakat.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara kolaborasi program prioritas di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dari desa, data mengalir ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadi dasar kerja kepala desa, bupati, kementerian, hingga BPS.
Operator desa jadi titik awal
Gus Ipul menempatkan operator data desa sebagai ujung tombak pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Ia menilai seluruh struktur pemerintahan bergantung pada hasil input petugas di lapangan.
Ia bahkan menyebut kepala desa, bupati, hingga dirinya di Kementerian Sosial ikut bergantung pada data yang dimasukkan dari bawah. Dalam keterangan tertulis, ia mengatakan, “Jadi Pak Bupati, nasib kita tergantung operator data desa.”
Pernyataan itu juga menyoroti keluhan publik yang kerap muncul soal penyaluran bantuan yang dinilai tidak merata. Karena itu, pembaruan data dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat kepercayaan terhadap sistem perlindungan sosial.
Data terbuka untuk diuji bersama
Pemerintah kini memberi ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam menjaga keterbukaan data kemiskinan. Presiden Prabowo Subianto disebut telah mengarahkan agar masyarakat bisa terlibat melalui mekanisme usulan dan sanggahan secara langsung.
Bagi Gus Ipul, keterbukaan itu penting agar data sosial tidak tertutup dan bisa diuji bersama. Ia menekankan bahwa partisipasi masyarakat harus dibuka selebar-lebarnya supaya pembaruan data berjalan lebih akurat.
Pemutakhiran data sosial juga diperlakukan sebagai proses yang berkelanjutan karena kondisi masyarakat terus berubah. Input data dapat dilakukan kapan saja, sementara hasil verifikasi akhir dirilis secara resmi setiap tiga bulan sekali sebagai dasar penyaluran bansos.
Integritas di tingkat desa
Di tingkat daerah, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman ikut menyoroti pentingnya integritas operator data desa. Ia mengingatkan agar proses pendataan tidak dimasuki kepentingan tertentu yang bisa merusak objektivitas di lapangan.
“Operator data desa jangan sampai disusupi kepentingan-kepentingan. Dinamika di desa residunya harus cepat hilang,” kata Ischak. Pemerintah daerah menilai data yang akurat adalah wujud keadilan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.
Gus Ipul juga meminta jajaran pemerintah daerah di Kabupaten Tegal memastikan pembaruan data terus berjalan. Ia menegaskan bahwa data yang benar akan berujung pada bantuan sosial yang tepat sasaran.
Angka besar di Kabupaten Tegal
Skala pekerjaan pendataan di Kabupaten Tegal terlihat dari basis data DTSEN yang mencatat 579.539 keluarga. Dari jumlah itu, terdapat 43.910 KPM penerima PKH dan sembako, 52.418 KPM penerima sembako saja, serta 509.354 jiwa penerima PBI kesehatan.
Daerah itu juga mencatat 4.550 KPM baru pada 2026. Aktivitas pembaruan data berjalan tinggi dengan 46.663 usulan bansos dan 56.641 usulan pembaruan data, yang menunjukkan keterlibatan aktif ekosistem perdesaan dalam perlindungan sosial nasional.
Kombinasi antara data yang akurat, keterbukaan mekanisme usulan dan sanggahan, serta ketelitian operator desa menjadi penentu utama distribusi bantuan. Di tengah tuntutan penyaluran bansos yang adil, desa kini memegang peran yang jauh lebih besar dari sekadar pencatat administrasi.
