Mitratel mengambil langkah besar yang tidak banyak ramai dibicarakan, tetapi dampaknya bisa terasa ke arah bisnis digital perusahaan. PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk itu bersiap melebur dua anak usahanya, PT Persada Sokka Tama dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi, ke dalam entitas induk.
Peleburan ini diposisikan sebagai cara untuk menyederhanakan struktur bisnis sekaligus memperkuat jaringan digital. Rencana tersebut sudah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada 26 Juni 2026, lalu akan dimintakan persetujuan pemegang saham lewat RUPSLB pada 30 Juni 2026.
Kepemilikan tetap tidak berubah
Manajemen MTEL menegaskan penggabungan ini dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, persaingan usaha yang sehat, serta perlindungan hak karyawan dan pemegang saham. Karena PST dan UMT masing-masing dimiliki 100 persen oleh MTEL, struktur kepemilikan di induk tetap utuh.
Setelah tanggal efektif pada 1 Juli 2026, kedua anak usaha itu akan berakhir secara hukum tanpa melalui likuidasi. Seluruh aset, kewajiban, hak, dan operasional PST serta UMT otomatis beralih ke Mitratel.
Mitratel juga akan menggantikan posisi hukum kedua entitas tersebut dalam seluruh perjanjian dengan pihak ketiga. Dengan begitu, kendali operasional akan terpusat di entitas induk yang selama ini mengelola lebih dari 28.000 menara telekomunikasi di Indonesia.
Tidak ada saham baru dalam transaksi ini
Struktur permodalan MTEL juga dipastikan tidak berubah karena tidak ada penerbitan saham baru. Berdasarkan data per 31 Mei 2026, modal ditempatkan dan disetor MTEL tercatat Rp 19,05 triliun.
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk masih menjadi pemegang saham pengendali dengan porsi 71,83 persen. Sisanya terdiri dari Pemerintah Singapura 5,33 persen, PT Maleo Investasi 5,98 persen, publik 13,78 persen, dan saham treasuri 3,08 persen.
Arah bisnis meluas ke infrastruktur digital
Seiring peleburan ini, Mitratel akan menambah empat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI ke dalam anggaran dasarnya. Penambahan itu disiapkan agar aktivitas yang sebelumnya dijalankan PST dan UMT bisa langsung dilakukan oleh MTEL.
Langkah tersebut membuka jalan bagi perluasan portofolio bisnis ke infrastruktur digital yang lebih terintegrasi. Arah pengembangannya mencakup jaringan serat optik, akses internet, managed services, hingga solusi Internet of Things atau IoT.
Studi kelayakan yang disusun Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan menilai ekspansi ini prospektif karena didorong tingginya permintaan infrastruktur digital nasional.
Secara finansial, kebutuhan investasi untuk penambahan KBLI diperkirakan Rp 1,74 miliar dan akan diambil dari kas internal. Proyeksi internal rate of return mencapai 24,97 persen, jauh di atas weighted average cost of capital sebesar 9,10 persen.
Proyek itu juga mencatat net present value positif sebesar Rp 497,6 juta. Masa pengembalian modal diperkirakan berlangsung selama empat tahun empat bulan.
Efisiensi jadi salah satu target utama
Peleburan dua anak usaha ini diperkirakan memberi dampak positif pada profitabilitas jangka panjang. Efisiensi muncul dari penurunan biaya pemeliharaan, energi, sumber daya manusia, dan pengeluaran umum administrasi.
Integrasi aset juga diharapkan meningkatkan rasio kolokasi menara. Dengan begitu, pendapatan berulang perusahaan berpeluang tumbuh lebih stabil.
Manajemen mengakui ada tantangan pada penyelarasan sistem operasi dan pembaruan kontrak pelanggan. Namun, risiko itu dinilai terbatas dan masih bisa dikelola lewat rencana transisi yang matang.
Konsultan hukum independen menyatakan tidak ada kendala regulasi yang material dalam merger ini. Aksi korporasi tersebut juga tidak tergolong transaksi material karena nilainya berada di bawah 20 persen dari total ekuitas MTEL.
Transaksi ini juga dibebaskan dari kewajiban pelaporan ke KPPU karena masih berada dalam satu kelompok usaha terikat. Mitratel menyatakan akan mempertahankan seluruh karyawan dari ketiga entitas dan menyesuaikan penempatan mereka dengan struktur organisasi baru.