Kanselir Jerman Friedrich Merz mengirim peringatan tegas kepada pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait potensi pengaruh asing dalam politik domestik. Sikap itu muncul ketika Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan program hibah untuk kelompok-kelompok di Eropa yang dinilai selaras dengan gerakan MAGA.
Isu tersebut menjadi sensitif karena Jerman akan menggelar pemilu tingkat negara bagian pada September. Berlin menempatkan pendanaan dari luar negeri sebagai persoalan yang dapat menyentuh integritas proses demokrasi.
Penolakan Tegas dari Berlin
Dalam konferensi pers pada Rabu, 15 Juli 2026, Merz mengatakan pemerintah AS dan lembaga yang dekat dengannya tidak semestinya terlibat dalam pemilu Jerman. Ia membandingkan posisi itu dengan sikap Jerman yang tidak mencampuri pemilu di Amerika Serikat.
“Kami tidak mencampuri pemilu di AS,” kata Merz. “Sebaliknya, saya juga tidak ingin pemerintah AS ataupun lembaga-lembaga yang dekat dengan pemerintah ikut campur dalam pemilu di Jerman.”
Merz juga menegaskan bahwa pendanaan partai politik di Jerman dari luar negeri merupakan tindakan ilegal. Pernyataan itu memperjelas batas yang ingin dipasang pemerintah Jerman terhadap setiap dukungan politik lintas negara.
Bagi Friedrich Merz, persoalan ini bukan sekadar hubungan diplomatik yang memanas. Perdebatan tersebut menyangkut kemungkinan penggunaan dana asing untuk memengaruhi ruang politik menjelang pemilu Jerman.
Hibah hingga US$ 3 Juta
Menurut Liputan6.com, program Kementerian Luar Negeri AS menawarkan hibah hingga US$ 3 juta. Dana itu ditujukan bagi lembaga amal, lembaga pemikir, serta individu di Eropa.
Program tersebut menyasar pihak yang mengangkat isu kedaulatan nasional, migrasi, sensor, dan dugaan penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik. Deskripsinya juga menyebut filosofi politik dan hukum bersama serta warisan peradaban Barat.
Namun, ketentuan tentang pihak yang berhak menerima hibah itu dinilai masih ambigu oleh seorang mantan pejabat Kementerian Luar Negeri AS. Ketidakjelasan penerima dana memunculkan pertanyaan mengenai batas antara dukungan masyarakat sipil dan dukungan politik praktis.
Sejumlah mantan pejabat AS memandang program itu sebagai bagian dari upaya berbulan-bulan untuk mengalihkan dana pemerintah. Mereka menilai pembiayaan tersebut berpotensi memberi dukungan kepada kelompok kanan jauh, termasuk kemungkinan kepada partai politik di Eropa.
Kekhawatiran atas Keuntungan Politik
Seorang mantan pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengatakan program tersebut dapat memberi keuntungan yang tidak semestinya bagi kelompok sayap kanan. Menurutnya, kelompok-kelompok itu dapat memperoleh sumber daya yang biasanya tidak tersedia bagi mereka.
“Tampaknya Kementerian Luar Negeri AS berupaya mencampuri pemilu di Eropa dengan memberikan keunggulan yang tidak semestinya kepada partai-partai sayap kanan melalui sumber daya yang biasanya tidak mereka peroleh,” kata mantan pejabat tersebut. Laporan sebelumnya juga menyebut kementerian itu di bawah pemerintahan Trump tertarik mendanai partai politik di Eropa.
Rencana pendanaan partai politik tersebut berpotensi berbenturan dengan undang-undang AS terkait bantuan luar negeri. Meski begitu, kekhawatiran di Jerman terutama tertuju pada dampak praktis program hibah terhadap persaingan politik di Eropa.
Hubungan AS dan Kelompok Konservatif Eropa
Kontroversi hibah berlangsung di tengah kritik sejumlah pejabat tinggi AS terhadap sekutu tradisional Washington di Eropa Barat. Kritik itu mencakup kebijakan migrasi, aborsi, serta keselamatan daring.
Wakil Presiden AS JD Vance termasuk tokoh yang melontarkan kritik keras kepada negara-negara sekutu di Eropa. Pejabat Kementerian Luar Negeri AS juga disebut aktif membangun hubungan dengan kelompok konservatif sosial dan partai-partai kanan jauh di kawasan itu.
Pada Desember, strategi keamanan nasional baru AS menyatakan peradaban Eropa terancam lenyap. Dokumen itu turut menyambut naiknya pengaruh “partai-partai patriotik Eropa”, yang diduga merujuk pada gerakan-gerakan populis.
Ketegangan serupa sebelumnya muncul di Inggris ketika pemerintah setempat membantah klaim seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS mengenai penangkapan terkait kebebasan berbicara. Dengan pemilu tingkat negara bagian yang semakin dekat, penolakan Merz menegaskan bahwa isu hibah AS akan terus berada dalam perhatian politik Jerman.
