Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap berjalan meski pemerintah tengah menghitung ulang kebutuhan anggarannya. Penataan ulang bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional membuka kemungkinan dana program ini tidak lagi sebesar Rp 268 triliun seperti perkiraan sebelumnya.
Perubahan itu bukan disebut sebagai pemangkasan, melainkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah ingin memastikan setiap alokasi dana lebih akurat dan benar-benar dipakai secara efektif serta tepat sasaran.
Seluruh Komponen Program Ikut Ditata Ulang
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penataan ulang menyentuh seluruh aspek pelaksanaan MBG. Proses ini mencakup jumlah SPPG, penerima manfaat, tata kelola operasional, hingga mekanisme pembiayaan program.
Menurut Prasetyo, semua unsur biaya juga ikut dihitung kembali, termasuk saat muncul pertanyaan soal insentif Rp 6 juta per hari untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ia menegaskan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi seluruh komponen agar hasil akhirnya sesuai kondisi lapangan.
Dari perhitungan ulang itu, kebutuhan anggaran diperkirakan lebih rendah dibanding estimasi awal. Pemerintah melihat penyesuaian ini perlu dilakukan karena dalam pelaksanaan program ditemukan sejumlah persoalan yang harus dibenahi.
Pelayanan di Daerah Tidak Boleh Berhenti
Meski evaluasi masih berlangsung, pemerintah memastikan MBG tidak berhenti di tengah jalan. SPPG yang sudah beroperasi diminta tetap melayani penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.
Prasetyo menekankan bahwa perbaikan harus dilakukan sambil program tetap berjalan. Dengan cara itu, kualitas layanan di daerah tetap terjaga dan manfaat program masih bisa dirasakan masyarakat.
Ia juga meminta agar proses penataan tidak mengganggu jalannya pelayanan. Pemerintah ingin evaluasi berlangsung cepat, tetapi tanpa menurunkan mutu pelaksanaan program yang sudah ada.
Kementerian Keuangan dan BGN Hitung Ulang Kebutuhan Dana
Perhitungan ulang anggaran dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional. Pemerintah memberi waktu agar proses itu menghasilkan angka yang lebih cermat sesuai kondisi lapangan.
Hasil penataan akan menjadi dasar untuk menentukan total kebutuhan anggaran MBG ke depan. Pemerintah berharap perencanaan fiskal program ini menjadi lebih presisi setelah seluruh komponen selesai dievaluasi.
Prasetyo menegaskan pemerintah tidak sedang menghentikan program, melainkan membenahi pelaksanaannya. Proses itu diharapkan selesai dalam waktu sekitar satu bulan, meski dinamika di lapangan tetap bisa memengaruhi jadwal.
Efektivitas dan Pengawasan Jadi Fokus Berikutnya
Pemerintah menilai penyesuaian anggaran diperlukan agar program tetap efisien. Karena itu, penataan tidak hanya bicara soal angka, tetapi juga soal pengawasan agar kualitas layanan tidak menurun.
Prasetyo mengatakan pemerintah tidak ingin ada gangguan pada pelaksanaan MBG yang sudah berjalan. Pengawasan tetap diperlukan supaya layanan di lapangan tetap baik dan manfaat program tidak berkurang.
Dengan evaluasi ini, arah kebijakan MBG bergeser pada penghitungan yang lebih detail dan pembiayaan yang lebih sesuai kebutuhan. Pada saat yang sama, pemerintah tetap menjaga agar program prioritas tersebut terus melayani masyarakat tanpa jeda.
