Maluku Utara sedang berada di titik perubahan ekonomi yang jarang terjadi. Provinsi ini tidak lagi hanya dikenal sebagai wilayah rempah, tetapi juga sebagai simpul hilirisasi nikel yang mendorong pertumbuhan tinggi.
Perubahan cepat itu membuat Badan Pusat Statistik RI menempatkan Maluku Utara sebagai wilayah strategis untuk Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan sensus yang akan digelar pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 itu penting untuk merekam transformasi ekonomi secara utuh.
Struktur Ekonomi Bergerak Cepat
Amalia menyebut Maluku Utara sebagai provinsi dengan aktivitas ekonomi yang progresif dan berkembang pesat. Dalam satu dekade terakhir, struktur ekonominya berubah nyata, terutama karena kontribusi sektor industri yang naik signifikan sementara sektor pertanian menurun.
Menurut Amalia, perubahan semacam itu harus dicatat dengan akurat agar pemerintah punya dasar yang tepat dalam menyusun kebijakan. Ia juga menilai sensus ekonomi bisa membantu daerah mencari sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan.
Potensi di Luar Tambang Masih Besar
Meski industri pengolahan nikel menjadi sorotan utama, Maluku Utara masih punya peluang besar di sektor lain. Wilayah kepulauan ini disebut menyimpan potensi kuat untuk pariwisata, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Amalia juga menyoroti peluang hilirisasi komoditas perkebunan dan rempah, termasuk pala dan cengkeh. Potensi itu dinilai penting agar basis ekonomi daerah tidak bertumpu pada satu sektor saja.
Data Rinci Dibutuhkan Pemerintah Daerah
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengingatkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi daerah harus dilihat hati-hati karena masih sangat bergantung pada hasil tambang dan olahannya. Ia menilai sektor ekstraktif tidak bisa menjadi sandaran utama dalam jangka panjang.
Sherly menegaskan pemerintah membutuhkan data yang rinci untuk mengetahui industri yang sedang tumbuh, kabupaten dengan pertumbuhan tertinggi, dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha. Hambatan itu bisa berupa kekurangan modal, masalah konektivitas ke pasar, atau persoalan lain yang kerap tak terlihat jika data belum lengkap.
Dukungan Daerah dan Partisipasi Warga
Amalia mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Maluku Utara terhadap pelaksanaan SE2026. Dukungan itu hadir dalam bentuk surat edaran maupun penyediaan fasilitas pendukung lainnya.
Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPS RI tentang koordinasi pemda dengan BPS dalam pelaksanaan SE2026 yang ditandatangani pada 15 Juni 2026. Bagi pemerintah daerah, sensus ekonomi juga dinilai memberi manfaat karena data yang dibutuhkan bisa diperoleh tanpa membebani APBD.
Amalia mengajak masyarakat mengingat tiga pesan sederhana yang disingkat “TIR”, yakni terima petugas SE2026, isi data dengan benar, dan rahasia data tetap terjaga. Ia menegaskan bahwa kualitas data sangat bergantung pada partisipasi masyarakat.
Pencanangan SE2026 di Ternate turut dihadiri jajaran Forkopimda Maluku Utara, bupati dan wali kota se-Maluku Utara atau perwakilannya, Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Simon Sapary, kepala BPS kabupaten dan kota, serta perwakilan petugas sensus. Amalia juga berpesan kepada petugas yang seluruhnya merupakan putra putri daerah agar memastikan tidak ada pelaku usaha yang terlewat dan kualitas pencatatan tetap terjaga.
