Serangan serentak di Mali memunculkan kekhawatiran baru bahwa negara itu tidak lagi hanya menghadapi pemberontakan bersenjata, tetapi juga risiko perpecahan dari dalam. Di saat yang sama, serangan itu menembus pusat kekuasaan di Bamako, menewaskan Menteri Pertahanan Sadio Camara, menghantam bandara ibu kota, dan memaksa pasukan Rusia mundur dari sebuah kota gurun yang jauh dari pusat pemerintahan.
Rangkaian kejadian tersebut memperlihatkan bahwa kelompok bersenjata di Mali mampu bergerak cepat dan terkoordinasi di berbagai titik. Bagi banyak pengamat, kemampuan itu menjadi tanda bahwa kontrol negara atas situasi keamanan dan politik kian melemah.
Serangan yang mencapai pusat kekuasaan
Di Bamako, sasaran serangan menyentuh simbol-simbol penting negara dan menunjukkan adanya celah serius dalam pertahanan ibu kota. JNIM, jaringan militan yang berafiliasi dengan al Qaeda, dan Front Pembebasan Azawad atau FLA, kelompok separatis Tuareg, terlihat mampu melakukan operasi serentak dengan pembagian peran yang jelas.
Justyna Gudzowska dari The Sentry menilai operasi itu mengirim pesan yang kuat ke kawasan. Ia menyebut serangan tersebut menunjukkan kapasitas JNIM untuk menjangkau jantung negara yang selama ini dianggap relatif aman.
Di saat tentara berfokus mempertahankan Bamako, serangan lain berlangsung di Sevare, Gao, dan Kidal. Basis militer di Sevare dan Gao diserang selama berjam-jam, sementara FLA mengibarkan benderanya di Kidal dan merebut kembali kota yang punya nilai simbolis besar bagi aspirasi negara Sahara di utara Mali.
Kematian menteri pertahanan dan dampak politik
Serangan mobil bom yang menghancurkan rumah Menteri Pertahanan Sadio Camara menjadi titik penting dalam ofensif itu. Seorang diplomat senior menilai kematian pejabat kunci tersebut menciptakan kekosongan yang dapat membuka risiko implosi nasional yang lebih luas.
Pemerintah militer Mali menyatakan situasi masih terkendali, tetapi kepala junta Assimi Goita tidak terlihat di depan publik dan belum memberi pernyataan sejak serangan terjadi. Kondisi itu memperkuat kesan bahwa otoritas negara kesulitan menunjukkan kendali penuh atas krisis yang berkembang cepat.
Corinne Dufka, pakar Sahel, menilai serangan akhir pekan itu mengubah peta tekanan militer dan politik terhadap pemerintah. Ia juga menyoroti kelemahan intelijen Mali serta terbatasnya efektivitas kemitraan yang selama ini dibangun dengan Rusia.
Aliansi yang lahir dari kepentingan praktis
Kerja sama antara JNIM dan FLA bukan hal baru, tetapi kali ini keduanya terbuka mengakui adanya koordinasi. Yvan Guichaoua dari lembaga riset bicc menjelaskan bahwa FLA memimpin serangan di utara, sementara JNIM bergerak di tengah dan selatan.
Aliansi tersebut dibangun di atas kepentingan praktis, termasuk penggabungan kekuatan tempur dan jaringan kelompok yang mewakili berbagai komunitas etnis di Mali. Namun, para analis menilai hubungan itu tetap rapuh karena tujuan politik kedua pihak berbeda jauh.
Djenabou Cisse dari Foundation for Strategic Research di Paris menyebut aliansi itu “structurally fragile”. FLA memperjuangkan proyek sekuler berupa negara merdeka di utara, sedangkan JNIM membawa agenda jihad dengan basis legitimasi yang berbeda.
Jejak konflik yang terus berulang
Mali sudah lama menjadi tempat pertemuan sekaligus perpecahan kelompok bersenjata. Pada 2012, separatis Tuareg dan militan terkait al Qaeda pernah bergerak bersama sebelum kemudian berselisih, dan jihadis berhasil mengusir separatis dari sejumlah wilayah.
Sesudah itu, Prancis melakukan intervensi militer, pasukan penjaga perdamaian PBB dikerahkan, dan Amerika Serikat membangun pangkalan drone senilai $100 million di Niger untuk memantau wilayah gurun. Meski begitu, para militan bangkit kembali lewat serangan gerilya dan meluas ke Burkina Faso serta Niger.
Kekecewaan atas kegagalan keamanan kemudian memicu kudeta militer di Mali, Burkina Faso, dan Niger. Pemerintah baru di kawasan itu lalu mengusir pasukan Barat dan PBB, lalu memilih dukungan Rusia untuk memperkuat operasi melawan pemberontak.
Beban yang belum tertutup bantuan Rusia
Mali kini sangat bergantung pada bantuan militer Moskow, baik dari Wagner sebelumnya maupun Africa Corps yang lebih dekat ke pemerintah Rusia. Menurut Investigations with Impact (INPACT), sekitar 2.500 tentara Rusia ditempatkan di 20 pangkalan di Mali.
Tetapi serangan terbaru menunjukkan bahwa dukungan itu belum mampu menutup seluruh celah keamanan. Rusia memang bertempur bersama tentara Mali, namun ketegangan di lapangan tetap ada dan peristiwa akhir pekan itu memperlihatkan batas kemampuan bantuan tersebut.
FLA menyebut pasukan Rusia mundur dari Kidal setelah tercapai kesepakatan, sementara video di media sosial memperlihatkan konvoi truk yang membawa tentara asing melintas di jalan berpasir kota itu. INPACT mengatakan sekitar 200 personel Rusia telah meninggalkan Kidal, sedangkan Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan serangan berhasil dipukul mundur.
Bamako menghadapi tekanan yang lebih dekat
Dalam beberapa bulan terakhir, kelompok Islamis juga memperketat tekanan terhadap Bamako dengan mengendalikan aliran bahan bakar ke ibu kota. Pada Sabtu, warga melihat militan bermotor melintas bebas di pinggiran kota pada siang bolong, sebuah pemandangan yang menambah rasa waspada di tengah penduduk.
Andrew Lebovich dari Clingendael’s Conflict Research Unit menyebut serangan itu besar dari sisi cakupan, skala, dan koordinasi. Ia menegaskan bahwa operasi seperti itu membutuhkan perencanaan, dana, dan dukungan logistik yang tidak kecil.
Dufka mengingatkan bahwa jika situasi terus memburuk dan kelompok jihad mulai melampaui agenda lokal mereka, ancaman bisa menjalar lebih jauh. Ia menilai setelah hampir 20 tahun intervensi militer oleh berbagai mitra internasional, kelompok jihad justru makin luas menjangkau wilayah operasi mereka.
Bagi JNIM, fokus saat ini tampaknya bukan serangan ke luar negeri, melainkan memperkuat posisi di Mali dan memperluas pengaruh politik. Dufka menilai kelompok itu berupaya membangun sistem paralel di wilayah yang mereka kuasai, termasuk lewat mekanisme keadilan, pajak, dan kepolisian, sehingga konflik ini kini menyentuh soal siapa yang benar-benar mengatur kehidupan sehari-hari warga.
