Ribuan mahasiswa dari puluhan kampus mengepung Gedung DPRD Jawa Barat di Kota Bandung dan membawa replika guillotine sebagai simbol protes. Aksi di Jalan Diponegoro itu menjadi penanda menguatnya kekecewaan mereka terhadap arah kebijakan pemerintah dan lambannya respons atas aspirasi publik.
Massa yang hadir disebut berjumlah sekitar 1.200 orang lebih dan datang dari sekitar 23 kampus di Jawa Barat. Koordinator BEM SI Jawa Barat, Muhammad Risaldi, mengatakan aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya di lokasi yang sama.
Kritik terhadap pemerintah dan ruang demokrasi
Risaldi menegaskan bahwa aksi ini bukan gerakan spontan. Menurut dia, mahasiswa sudah lama menyampaikan aspirasi, tetapi belum melihat tindak lanjut yang memadai dari pemerintah.
Ia juga menyoroti gaya komunikasi pemerintah yang dinilai tidak substansial. Dalam pandangan mahasiswa, sejumlah kebijakan yang diambil belum menyentuh persoalan utama yang dirasakan masyarakat.
Dalam orasi, mahasiswa menilai pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan langkah strategis yang signifikan. Mereka juga mengangkat isu menyempitnya ruang kebebasan berpendapat di ruang publik.
Guillotine, spanduk, dan tujuh tuntutan
Replika guillotine setinggi sekitar dua meter dibawa massa sebagai simbol protes atas kondisi demokrasi Indonesia. Selain itu, mahasiswa mengibarkan spanduk dan poster yang memuat tuntutan seputar ekonomi, kebijakan publik, dan reformasi kelembagaan.
Aksi berlangsung dengan orasi bergantian dari perwakilan berbagai kampus. Massa kemudian menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah, termasuk stabilisasi nilai tukar rupiah, penurunan harga BBM, dan evaluasi program pemerintah.
Fokus pada anggaran, kabinet, dan HAM
Perwakilan KM ITB, Nahdah Nabillah, mengkritik pengelolaan fiskal negara. Ia menilai anggaran perlu diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan sejumlah program pemerintah perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran.
Nahdah juga meminta pemerintah memperbaiki koordinasi internal dan komunikasi publik. Menurut dia, kebijakan harus berbasis data agar tidak memicu polarisasi informasi.
Tuntutan mahasiswa juga menyoroti APBN, kabinet, dan isu hak asasi manusia. Hingga sore, aksi berlangsung tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian dan massa membubarkan diri secara bertahap setelah seluruh tuntutan disampaikan.