Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tak biasa dengan meminta aparatur sipil negara bekerja dari mana saja atau work from anywhere mulai pukul 12.00 WIB pada Rabu, 17 Juni. Kebijakan ini muncul di tengah rencana aksi demonstrasi mahasiswa oleh BEM Seluruh Indonesia Jawa Barat di kawasan Gedung DPRD Jabar.
Total massa yang disebut akan turun dalam aksi itu mencapai sekitar 800 orang. Di sisi lain, Pemprov Jabar menempatkan pengamanan Gedung Sate sebagai prioritas agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan tanpa gangguan.
Pengaturan mobilitas pegawai di sekitar Gedung Sate
Instruksi kerja dari luar kantor juga dibarengi dengan pengaturan mobilitas pegawai. Dalam surat edaran Biro Umum Setda Jabar, pegawai diimbau tidak membawa mobil ke kantor karena area parkir gentong akan ditutup untuk mendukung pengamanan kawasan Gedung Sate.
Pegawai yang datang dengan kendaraan roda dua masih diperbolehkan menggunakan area parkir. Sementara itu, pegawai yang membawa mobil disarankan memarkirkannya di area Kantor Pusdai Bandung.
Untuk membantu perpindahan pegawai, pemerintah juga menyiapkan kendaraan antar-jemput dari dan menuju Gedung Sate. Langkah ini dibuat agar aktivitas kerja tetap berlangsung, tetapi kepadatan di sekitar lokasi aksi bisa ditekan.
Imbauan setelah tengah hari
Setelah pukul 12.00 WIB, pegawai disarankan menjalankan tugas kedinasan dari luar kantor. Imbauan itu ditujukan untuk meminimalkan pergerakan di sekitar Gedung Sate pada saat aksi berlangsung.
Pegawai juga diminta menghindari aktivitas yang tidak berkepentingan di area demonstrasi. Para pimpinan diminta melakukan pengawasan dan pengendalian agar capaian kerja tetap tercapai meski pola kerja berubah sementara.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar, Adi Komar, membenarkan adanya instruksi tersebut saat dikonfirmasi. Kebijakan ini menjadi salah satu cara Pemprov Jabar menjaga kelancaran layanan pemerintahan di tengah potensi kerumunan massa di pusat aktivitas pemerintahan daerah.