Mahasiswa dari berbagai elemen di Jawa Barat turun ke jalan membawa satu pesan yang sama: beban hidup masyarakat dinilai terus menumpuk. Mereka menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi, persoalan pendidikan, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, hingga rencana pengesahan RUU Polri.
Aksi di depan Gedung DPRD Jawa Barat itu memperlihatkan bahwa keresahan mahasiswa tidak berhenti pada satu isu. Bagi mereka, kebijakan ekonomi, layanan publik, dan arah penataan keamanan sama-sama berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
BBM dan tekanan biaya hidup
Salah satu sorotan utama massa aksi adalah kenaikan harga BBM nonsubsidi. Mereka menilai kebijakan itu berpotensi memperberat beban masyarakat karena dapat ikut mendorong naiknya ongkos transportasi dan harga kebutuhan pokok.
Di tengah kondisi ekonomi yang mereka sebut terus menekan daya beli, mahasiswa melihat kenaikan energi sebagai faktor yang paling cepat terasa di kehidupan harian. Karena itu, isu BBM menjadi bagian penting dari kritik mereka terhadap arah kebijakan yang berjalan.
Pendidikan dan program pemerintah ikut dipersoalkan
Mahasiswa juga menyoroti akses ke pendidikan tinggi yang masih bermasalah. Biaya kuliah yang tinggi disebut tetap menjadi beban besar bagi mahasiswa dan keluarga, terutama ketika tekanan ekonomi belum mereda.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis. Menurut mahasiswa, program tersebut menyerap anggaran besar, tetapi masih menyisakan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.
Koordinator FMN Bandung Raya, Ainul Mardhyah, menilai masalah yang dihadapi masyarakat hari ini tidak lepas dari kebijakan negara yang belum menyentuh akar persoalan. Ia menekankan perlunya reforma agraria yang berpihak kepada rakyat dan penguatan industrialisasi nasional agar kesejahteraan lebih merata.
Ainul juga menegaskan bahwa pemerintah perlu menjawab persoalan rakyat dengan kebijakan yang menyasar akar masalah, bukan sekadar program jangka pendek. Pandangan itu menjadi dasar kritik mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan yang mereka anggap belum memberi jawaban memadai.
RUU Polri dan kontrol sosial
Di sisi lain, Presiden Mahasiswa UPI 2026, Khallid Saiful, menyoroti rencana pengesahan RUU Polri. Ia menilai aturan itu perlu dicermati serius karena menyangkut kewenangan institusi kepolisian dan dapat berdampak langsung pada kehidupan demokrasi.
Mahasiswa dalam aksi itu menegaskan bahwa mereka memiliki kewajiban mengawal setiap kebijakan publik agar tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat. Mereka juga menyebut gerakan tersebut sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Para mahasiswa bergantian menyampaikan orasi dari atas mobil komando yang terparkir di lokasi.