Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus ditentukan oleh data yang akurat, bukan perkiraan. Penegasan itu ia sampaikan saat pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang.
Bagi Luthfi, sensus ini bukan sekadar pendataan rutin, melainkan pijakan penting untuk membaca potensi ekonomi di Jawa Tengah. Ia meminta hasil yang dihimpun BPS diisi semaksimal mungkin agar pemerintah daerah memiliki fakta yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan.
Data Jadi Kunci Peta Ekonomi Daerah
Luthfi menilai pertumbuhan ekonomi yang sehat harus dibangun dari basis data yang jelas. Karena itu, ia mendorong bupati, wali kota, dan aparatur pemerintah ikut menyosialisasikan sensus kepada masyarakat.
Menurut dia, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan membantu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memetakan potensi ekonomi daerah secara lebih akurat. Data yang terkumpul juga diharapkan dapat membuat arah pembangunan Jawa Tengah dan daerah di bawahnya berjalan lebih selaras.
36.891 Petugas Akan Menyisir Seluruh Wilayah
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode itu, sebanyak 36.891 petugas akan terlibat dalam pendataan di seluruh wilayah Jateng.
Jumlah petugas tersebut menunjukkan skala kerja yang luas dan kebutuhan data yang rinci. Pemerintah daerah berharap proses ini menghasilkan gambaran ekonomi yang lebih utuh untuk kebutuhan perencanaan pembangunan.
Pelaku Usaha Diminta Terbuka Saat Didata
Luthfi juga mengimbau masyarakat, terutama pelaku usaha mulai dari UMKM hingga usaha rumah tangga, agar terbuka ketika didata petugas sensus. Ia memastikan informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya.
Keterbukaan itu dinilai penting agar pemerintah dapat membaca potensi ekonomi daerah dengan lebih tepat. Dengan data yang akurat, perencanaan pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan bisa bergerak searah dan lebih terukur.
