Jepang mulai menghadapi masalah yang lebih besar dari sekadar pertumbuhan mobil listrik, yaitu tumpukan limbah baterai EV yang diperkirakan melonjak tajam dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah kini menyiapkan aturan baru karena sistem yang ada dinilai belum cukup kuat untuk menahan volume pembuangan yang terus meningkat.
Yang membuat situasinya makin mendesak, limbah baterai diperkirakan naik dari sekitar 50.000 unit pada tahun fiskal 2026 menjadi 400.000 unit pada 2040. Di tengah proyeksi itu, Jepang harus memilih apakah tetap mengandalkan skema sukarela atau beralih ke mandat hukum yang lebih mengikat.
Skema sukarela dinilai tak lagi cukup
Saat ini, perusahaan daur ulang kendaraan di Jepang memang wajib memulihkan baterai dari kendaraan yang sudah habis masa pakainya. Namun untuk baterai yang tidak bisa dijual kembali, pengumpulan masih bergantung pada skema sukarela yang dijalankan produsen melalui Japan Auto Recycling Partnership atau JARP.
Dalam skema tersebut, biaya pemrosesan ditanggung pabrikan. Sebanyak 14 produsen domestik, termasuk Toyota, dan 18 produsen asing, termasuk Volkswagen dan BYD, sudah ikut serta.
Meski begitu, kapasitas sistem itu dinilai tidak akan mampu mengimbangi lonjakan limbah baterai di masa depan. Pada tahun fiskal 2024, skema sukarela tersebut hanya berhasil memulihkan sekitar 13.000 unit baterai, menurut JARP.
Kementerian Lingkungan Hidup Jepang memperkirakan hampir 50.000 baterai EV akan dibuang pada tahun fiskal 2026. Angka itu diproyeksikan naik menjadi sekitar 130.000 pada tahun fiskal 2030 dan mencapai 400.000 pada 2040.
Risiko bukan hanya soal jumlah
Keterlambatan pengumpulan baterai bisa membebani perusahaan daur ulang dan membuka peluang pembuangan ilegal. Masalah ini juga sensitif karena baterai litium-ion menyimpan risiko kebakaran, sehingga sistem pengumpulan yang aman menjadi sangat penting.
Di sisi lain, baterai EV bekas menyimpan nilai strategis karena mengandung logam kritis seperti litium dan kobalt. Jepang sangat bergantung pada impor untuk kedua bahan itu, sehingga daur ulang baterai dipandang dapat memperkuat ketahanan sumber daya dan keamanan ekonomi nasional.
Litium dan kobalt bahkan sudah ditetapkan sebagai produk kritis berdasarkan Undang-Undang Promosi Keamanan Ekonomi Jepang. Namun, proses daur ulangnya belum banyak berkembang karena biaya yang masih sangat tinggi.
Opsi aturan wajib mulai dibahas
Salah satu opsi yang kini dipertimbangkan adalah memasukkan baterai EV ke daftar barang yang ditetapkan dalam undang-undang daur ulang. Jika itu terjadi, produsen akan diwajibkan secara hukum untuk mengumpulkannya.
Namun mandat seperti ini juga diperkirakan menambah biaya, yang kemungkinan akhirnya diteruskan ke pembeli kendaraan. Pemerintah Jepang sejauh ini belum memutuskan apakah akan memperkuat skema sukarela atau beralih ke aturan wajib.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri atau METI pekan lalu merampungkan laporan bersama yang menyatakan keduanya akan mempertimbangkan solusi kebijakan dan jadwal penetapan sistem daur ulang baterai EV. Keduanya juga berencana membentuk kelompok kerja pada musim panas ini.
Kelompok kerja itu ditargetkan merancang sistem yang mampu menilai kondisi baterai bekas dan mendorong penggunaan kembali di dalam negeri. Arah kebijakan ini penting karena Jepang ingin memastikan baterai yang masih layak tidak langsung masuk jalur limbah.
Jepang tertinggal dari China dan Eropa
Di tingkat global, Jepang juga menghadapi tekanan karena Uni Eropa dan China sudah bergerak lebih cepat. Uni Eropa pada 2023 memberlakukan Battery Regulation yang menetapkan target tingkat daur ulang yang terukur.
China, di sisi lain, sedang membangun sistem pelacakan baterai dari tahap produksi hingga daur ulang. Negeri itu juga melonggarkan pembatasan impor bahan perantara seperti baterai yang sudah dihancurkan untuk mengamankan pasokan bahan baku.
Namun ada paradoks di China. Negara itu juga memimpin pengembangan baterai yang memakai sedikit atau bahkan tidak ada logam berharga, yang menurut para pengamat industri justru menurunkan insentif ekonomi untuk mendaur ulang baterai jenis itu.
Situasi ini membuat Jepang harus bergerak cepat jika tidak ingin makin tertinggal dalam pengelolaan limbah baterai EV. Pilihan kebijakan yang diambil akan menentukan apakah negara itu mampu menekan risiko lingkungan sekaligus menjaga pasokan logam kritis untuk kebutuhan industri masa depan.
