Kawasan ASEAN didorong untuk tidak lagi memandang kesehatan hanya sebagai urusan layanan publik. Dalam forum tingkat tinggi di Jakarta, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa ketahanan kesehatan kini berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan daya saing kawasan.
Pesan itu mengemuka saat forum Building Regional and Global Health Resilience in ASEAN: Vaccine Manufacturing and Pandemic Preparedness and Response (PPR) membahas langkah konkret agar Asia Tenggara lebih siap menghadapi krisis kesehatan berikutnya. Fokusnya bukan cuma kesiapsiagaan pandemi, tetapi juga kemampuan kawasan membangun sistem kesehatan yang lebih mandiri dan tahan gangguan.
Covid-19 Mengubah Cara Pandang Soal Kesehatan
Luhut mengingatkan bahwa pengalaman Covid-19 memperlihatkan betapa rapuhnya rantai pasok global ketika krisis kesehatan meluas. Menurut dia, kondisi itu menjadi pengingat keras bahwa negara-negara perlu membangun kapasitas nasional yang lebih kuat agar tidak terlalu bergantung pada pihak luar.
Ia menekankan bahwa kerja sama internasional tetap tidak bisa ditinggalkan. Dalam forum itu, Luhut menyampaikan, “Masalah kesehatan itu kunci. Apa pun yang kita buat harus dalam konteks kerja sama internasional. Pengalaman dari Covid-19, tanpa ada kerja sama tidak akan bisa kita selesaikan dengan baik.”
Manufaktur Vaksin dan Rantai Pasok Jadi Sorotan
Diskusi di Jakarta itu mempertemukan pembuat kebijakan, regulator, pelaku industri, akademisi, dan mitra pembangunan dari Asia Tenggara. Mereka membahas penguatan sistem kesehatan regional dari sisi manufaktur vaksin, ketahanan rantai pasok, hingga pembiayaan yang bisa bertahan dalam jangka panjang.
Isu kemandirian juga mendapat perhatian besar. Para peserta menyoroti perlunya memperkuat sektor farmasi dan produk kesehatan strategis agar kawasan tidak mudah terguncang saat pasokan global terganggu.
Teknologi dan Regulasi Masuk Agenda
Selain manufaktur, forum itu juga menyoroti pentingnya kerja sama regional dalam penelitian dan produksi. Pemanfaatan teknologi digital serta kecerdasan buatan atau AI dinilai bisa membantu tata kelola kesehatan agar lebih efektif dan responsif.
Di saat yang sama, harmonisasi regulasi dianggap penting supaya kerja sama antarnegara berjalan lebih mulus. Tanpa penyelarasan aturan, upaya memperkuat ketahanan kesehatan dikhawatirkan berhenti di level wacana.
Komitmen ASEAN Didorong Turun ke Implementasi
Forum tersebut digagas oleh DEN, Kementerian Kesehatan RI, CSIS Indonesia, JLI Center for Global Health Diplomacy, Friedrich-Ebert-Stiftung, dan Regional Vaccine Manufacturing Collaborative (RVMC). Keterlibatan banyak lembaga menunjukkan bahwa isu ketahanan kesehatan dipandang sebagai agenda lintas sektor, bukan hanya urusan pemerintah.
Pesan utamanya jelas: komitmen regional tidak cukup berhenti pada pernyataan bersama. Yang dibutuhkan adalah langkah nyata, mulai dari penguatan manufaktur vaksin dan produk kesehatan, pembiayaan berkelanjutan, sampai kerja sama yang lebih erat dengan sektor swasta, akademisi, organisasi internasional, dan masyarakat sipil.
Dalam konteks itu, ASEAN diharapkan mampu membangun fondasi kesehatan yang lebih kuat sekaligus lebih siap merespons pandemi berikutnya. Dorongan ini juga ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan ketahanan regional di masa depan.
