Pekan terakhir Juni 2026 menjadi periode yang padat bagi ekonomi nasional, dengan tekanan pasar saham, penyesuaian belanja negara, dan langkah baru di sektor pembiayaan berjalan hampir bersamaan. Di tengah gejolak itu, pemerintah memilih menambah likuiditas perbankan, menata ulang anggaran Program Makan Bergizi Gratis, dan menyiapkan sumber dana baru lewat Panda Bond.
Rangkaian kebijakan dan peristiwa ini menunjukkan fokus pemerintah pada stabilitas keuangan di saat pasar modal melemah dan agenda fiskal makin ketat. Pada saat yang sama, Sensus Ekonomi 2026 mulai masuk tahap penting sebagai landasan data untuk kebijakan berikutnya.
IHSG kembali jatuh dan asing mempercepat aksi jual
Pasar saham domestik melemah cukup dalam setelah IHSG terkoreksi 4,55 persen dan ditutup di level 5.896,13. Penurunan itu membawa indeks kembali turun dari batas psikologis 6.000.
Tekanan paling besar datang dari saham berkapitalisasi besar, terutama di sektor perbankan dan energi. BMRI turun 7,42 persen, BRMS terkoreksi 24,55 persen, sementara BBCA juga ikut melemah.
Di tengah pelemahan itu, investor asing mencatat net sell sebesar Rp3,43 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan pekan sebelumnya yang hanya Rp904,07 miliar.
Arus jual asing itu ikut menekan kapitalisasi pasar BEI sebesar 4,51 persen. Nilainya turun dari Rp10.788 triliun menjadi Rp10.302 triliun.
Rp400 triliun disuntikkan ke bank Himbara
Di sektor perbankan, pemerintah menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih atau SAL sebesar Rp400 triliun ke bank-bank anggota Himbara. Langkah ini dipakai untuk memperkuat likuiditas dan menjaga kelancaran penyaluran kredit.
Pemerintah berharap penempatan dana itu bisa membantu intermediasi perbankan menjadi lebih longgar sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai tambahan likuiditas tersebut juga dapat membantu menurunkan suku bunga pasar.
Purbaya menargetkan pertumbuhan kredit nasional berada di kisaran 14 hingga 15 persen sepanjang tahun ini. Target itu menjadi bagian dari dorongan agar pembiayaan ke sektor riil tetap bergerak meski pasar keuangan sedang tertekan.
MBG dipangkas, pengawasan ikut diperketat
Program Makan Bergizi Gratis kembali disesuaikan setelah BGN dan Kementerian Keuangan menyepakati perubahan anggaran. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari efisiensi fiskal agar program tetap berjalan tanpa menekan defisit anggaran negara secara berlebihan.
Langkah tersebut muncul di tengah ruang belanja APBN 2026 yang terbatas. Pemerintah ingin memastikan program prioritas nasional tetap terlaksana dengan beban fiskal yang lebih terkendali.
Purbaya juga membentuk tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan MBG di seluruh daerah. Pengawasan akan melibatkan DJPb dan DJKN di berbagai kabupaten dan kota agar penggunaan anggaran lebih efektif dan potensi kebocoran dana bisa ditekan.
Panda Bond disiapkan sebagai sumber pembiayaan baru
Pemerintah menyiapkan penerbitan Panda Bond pada akhir Juli 2026. Instrumen ini merupakan surat utang negara dalam denominasi Yuan atau Renminbi yang dipakai untuk diversifikasi pembiayaan.
Purbaya menyebut minat investor dari China terhadap instrumen tersebut dinilai cukup tinggi. Pemerintah berharap langkah ini bisa membantu penghimpunan dana menjadi lebih optimal dan biaya penerbitan lebih kompetitif.
Rencana itu juga memperlihatkan upaya pemerintah memperluas basis investor internasional. Di sisi lain, Panda Bond menjadi bagian dari strategi memanfaatkan likuiditas global saat kebutuhan pembiayaan terus berjalan.
Sensus Ekonomi 2026 masuk fase penting
Dari sisi data, BPS mulai memasuki fase penting dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan sensus dibutuhkan untuk membaca kondisi riil perekonomian nasional dan daerah.
Ia menggambarkan sensus tersebut sebagai medical check-up atau rekam medis bagi ekonomi Indonesia. Hasilnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi ke depan.
BPS juga mengingatkan bahwa pengisian data mandiri oleh pelaku usaha akan ditutup pada 30 Juni 2026. Partisipasi dari usaha mikro hingga perusahaan besar dinilai penting agar data yang terkumpul akurat dan bisa mendukung arah kebijakan hilirisasi serta pertumbuhan jangka panjang.
Di luar lima peristiwa utama itu, pemerintah memastikan impor solar akan dihentikan mulai tahun ini seiring mandatori biodiesel B50 pada Juli 2026. Pada saat yang sama, PT Pertamina International Shipping menyebut Kapal Gamsunoro berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman setelah sempat tertahan akibat konflik di Timur Tengah.
