Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi agar calon presiden dan calon wakil presiden lahir dari kader partai memicu respons dari Partai Golkar. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, menilai gagasan itu punya sisi ideal karena sejalan dengan penguatan kaderisasi politik.
Namun, Golkar menegaskan partai tetap perlu membuka ruang bagi figur di luar partai jika sosok tersebut dinilai lebih layak memimpin bangsa. Sikap itu menunjukkan posisi tengah: mendukung pembinaan kader, tetapi tidak membuat pencalonan politik menjadi terlalu kaku.
Golkar Akui Kaderisasi Punya Nilai Penting
Sarmuji menyebut pencalonan kader internal memang lebih baik karena partai memiliki jalur pembinaan yang jelas. Dengan proses itu, partai dinilai lebih siap menampilkan tokoh yang sudah ditempa lewat mekanisme organisasi.
Baginya, kaderisasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari cara partai menyiapkan pemimpin. Karena itu, usulan KPK yang menekankan pentingnya calon dari sistem kaderisasi dinilai memiliki dasar yang kuat.
KPK sendiri sebelumnya menyoroti kerentanan dalam tata kelola partai politik melalui sejumlah kajian strategis, policy brief, dan corruption risk assessment. Dari kajian itu, lembaga antirasuah mendorong penguatan sistem kaderisasi untuk pencalonan presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan wakil kepala daerah.
Partai Tidak Boleh Menutup Diri
Meski setuju pada prinsip kaderisasi, Sarmuji menilai politik nasional tidak bisa hanya bertumpu pada struktur internal partai. Ia menekankan bahwa pemilu membutuhkan pemimpin bangsa, bukan sekadar kader yang memenuhi syarat administratif.
Karena itu, menurut dia, partai perlu realistis dalam mencari figur terbaik. Jika ada tokoh di luar partai yang dinilai lebih mumpuni, pintu pencalonan tidak semestinya ditutup rapat.
Sikap tersebut juga terkait dengan kebutuhan politik yang lebih luas. Sarmuji menilai aturan yang terlalu kaku justru berpotensi menambah hambatan dalam sistem pemilu dan membuat proses politik menjadi kurang efisien.
Risiko Jika Semua Partai Wajib Usung Kader Sendiri
Sarmuji memberi gambaran soal kemungkinan rumit jika semua partai dipaksa hanya mencalonkan kader internal. Ia menyebut, bila ada delapan partai di parlemen, situasinya bisa berujung pada delapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Menurut dia, kondisi seperti itu akan membuat kontestasi politik terlalu ramai dan sulit dikelola. Karena itu, ia menilai partai tetap perlu bersikap pragmatis tanpa mengabaikan kualitas calon yang diusung.
Pandangan ini menempatkan pencalonan sebagai ruang untuk memilih sosok paling layak, bukan semata-mata menjaga batas organisasi. Dalam logika itu, kader partai tetap diutamakan, tetapi figur luar juga tetap punya peluang jika kapasitasnya lebih meyakinkan.
KPK Dorong Perbaikan Sistem Politik
Dorongan KPK bukan hanya soal asal-usul calon, tetapi juga soal perbaikan tata kelola partai. Lembaga antirasuah itu menilai ada kerentanan sistemik yang bisa membuka ruang korupsi di tubuh partai politik.
Salah satu usulan KPK adalah menambahkan klausul bahwa calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan wakil kepala daerah berasal dari sistem kaderisasi partai. KPK juga mendorong adanya syarat minimal masa bergabung dalam partai sebelum seseorang bisa dicalonkan.
Usulan tersebut muncul sebagai bagian dari fungsi monitoring dan pencegahan. Tujuannya adalah memberi rekomendasi perbaikan kepada lembaga terkait agar sistem politik menjadi lebih sehat dan akuntabel.
Golkar Tetap Utamakan Kader Sendiri
Di tengah sikap terbuka itu, Golkar tetap memprioritaskan kader internal bila ada sosok yang memenuhi syarat. Sarmuji menyebut kondisi seperti itu justru akan menjadi kebanggaan bagi partai karena menunjukkan proses kaderisasi berjalan baik.
Meski begitu, ia menegaskan ukuran utama tetap kepentingan bangsa. Jika figur terbaik berada di luar partai, maka partai tidak boleh mengunci diri dan kehilangan kesempatan mengusung pemimpin yang paling layak.
Posisi Golkar ini memperlihatkan dukungan terhadap pembinaan kader sekaligus pengakuan bahwa kualitas kepemimpinan tidak selalu lahir dari dalam partai. Dalam konteks itu, pencalonan presiden dan wakil presiden tetap menjadi ruang untuk mencari figur yang paling siap, baik dari internal partai maupun dari luar.
