Kelautan berkelanjutan kini semakin diposisikan sebagai penentu arah ekonomi pesisir Indonesia. Di tengah besarnya potensi maritim nasional, pengelolaan laut tidak lagi dilihat hanya sebagai urusan pangan, tetapi juga sebagai fondasi pertumbuhan daerah dan kesejahteraan nelayan.
Pendekatan ekonomi biru menjadi penekanan utama dalam pembangunan nasional karena mendorong pemanfaatan sumber daya laut secara optimal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Karena itu, pengelolaan wilayah pesisir yang efektif ikut dianggap penting untuk menjaga produktivitas perikanan dan meningkatkan daya saing daerah.
Laut besar, tanggung jawab besar
Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 6,4 juta kilometer persegi dan garis pantai sekitar 108 ribu kilometer. Luas wilayah ini menempatkan sektor kelautan sebagai salah satu penopang strategis bagi ketahanan pangan nasional sekaligus penggerak ekonomi maritim.
Modal geografis itu juga membawa konsekuensi besar bagi kebijakan publik. Pemerintah terus mendorong inovasi program di sektor kelautan dan perikanan, dengan fokus yang tidak hanya mengejar hasil ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir yang menjadi ruang hidup masyarakat setempat.
Inovasi daerah mulai mendapat sorotan
Pemerintah memberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan kepada sejumlah kepala daerah dan kepala perangkat daerah. Mereka dinilai berhasil menghadirkan inovasi yang memberi dampak nyata bagi masyarakat pesisir dan sektor perikanan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut penghargaan itu sebagai pengakuan atas dedikasi dan kontribusi nyata para penerima. Ia menegaskan bahwa sektor kelautan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan penguatan tata kelola perikanan.
“Penganugerahan ini adalah pengakuan atas dedikasi, inovasi, pengabdian, dan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan,” ujar Tito.
Seleksi panjang sebelum tanda kehormatan diberikan
Penghargaan tersebut tidak diberikan secara langsung. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menjelaskan bahwa proses pengusulan dimulai sejak Juli 2025 dan kemudian melewati penilaian teknis serta administratif.
Tahap verifikasi juga melibatkan Badan Intelijen Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI. Setelah itu, proses berlanjut ke Sekretariat Militer Presiden dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebelum ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 126/TK/Tahun 2025.
Dorongan agar daerah lain ikut bergerak
Pemerintah berharap penghargaan ini memicu daerah lain untuk memperkuat inovasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan sektor perikanan. Dorongan tersebut dinilai penting agar potensi maritim Indonesia bisa dimanfaatkan lebih optimal sambil tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Tanda kehormatan itu diberikan kepada tujuh tokoh dari unsur kepala daerah dan kepala perangkat daerah. Mereka dinilai berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan pesisir serta kesejahteraan masyarakat nelayan melalui kebijakan dan inovasi yang dijalankan di daerah masing-masing.
Prosesi penyematan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (1/6), bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Semula, penyematan direncanakan bertepatan dengan Hari Nusantara, namun penyesuaian agenda membuat prosesi itu digabungkan ke rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila 2026.
Di tengah kebutuhan menjaga laut tetap produktif dan lestari, arah kebijakan pesisir kini dituntut makin konkret. Penguatan tata kelola, inovasi daerah, dan perlindungan lingkungan menjadi tiga unsur yang menentukan apakah ekonomi pesisir bisa tumbuh tanpa mengorbankan masa depannya.
