Penyusutan kelas menengah tidak hanya menekan daya beli, tetapi juga beriringan dengan meningkatnya aksi demonstrasi di berbagai daerah. Riset M. Chatib Basri bersama Maria Monica dan Abror Tegar Pradana menemukan setiap penurunan 1 poin persentase porsi kelas menengah di suatu provinsi berkaitan dengan tambahan sekitar tiga demonstrasi.
Hubungan itu menjadi peringatan bagi pemerintah ketika keamanan ekonomi kelompok berpendapatan menengah melemah. Kelas menengah selama ini memiliki ekspektasi tinggi terhadap layanan publik, pekerjaan layak, serta respons pemerintah terhadap aspirasi warga.
Selisih Demonstrasi di Daerah dengan Kelas Menengah Menyusut
Penelitian menggunakan data tingkat provinsi sepanjang 2015-2024 dan membandingkan daerah dengan kondisi kelas menengah yang berbeda. Setelah memperhitungkan pendidikan, urbanisasi, pendapatan, akses internet, dan karakteristik wilayah, provinsi dengan kelas menengah menyusut tercatat mengalami sekitar 13 demonstrasi lebih banyak dibanding daerah yang relatif stabil.
Temuan ini menunjukkan adanya korelasi, bukan penjelasan tunggal atas setiap aksi protes yang terjadi. Namun, tekanan ekonomi pada kelompok yang aktif secara politik dapat memperbesar ruang bagi ketidakpuasan untuk muncul secara terbuka.
Survei nasional para peneliti juga memperlihatkan kelompok ini memiliki ketertarikan politik dan partisipasi publik lebih tinggi dibanding kelompok pendapatan lain. Dalam kajian tersebut, kelas menengah disebut kerap menjadi “pengeluh profesional” karena vokal menyampaikan kritik, baik di jalanan maupun ruang digital.
Upah Riil Tertekan, Porsi Kelas Menengah Turun
Laporan Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026 mencatat proporsi pekerja kelas menengah turun dari 14,5% pada 2018 menjadi 7,1% pada 2025. Kategori itu memakai standar Indonesia, yaitu rumah tangga dengan pengeluaran per kapita antara 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan nasional.
Tekanan tidak hanya terlihat dari jumlah pekerja yang masuk kategori tersebut, tetapi juga dari perkembangan upah riil. Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi mengalami penurunan upah riil rata-rata sepanjang 2018-2025.
| Indikator | Periode | Perubahan |
|---|---|---|
| Proporsi pekerja kelas menengah | 2018-2025 | Turun dari 14,5% menjadi 7,1% |
| Upah riil pekerja berkeahlian menengah | 2018-2025 | Turun rata-rata 1% per tahun |
| Upah riil pekerja berkeahlian tinggi | 2018-2025 | Turun rata-rata 2% per tahun |
| Upah riil pekerja berkeahlian rendah | 2018-2025 | Naik rata-rata 1,7% per tahun |
CNBC Indonesia melaporkan terbatasnya pekerjaan formal menjadi salah satu konteks penting di balik tekanan tersebut. Lebih banyak lulusan pendidikan tinggi masuk ke sektor informal, sementara pekerja berkeahlian rendah justru mencatat kenaikan upah riil rata-rata 1,7% per tahun.
Penurunan paling besar terjadi pada pekerja berkeahlian tinggi dengan rata-rata sekitar 2% per tahun. Upah riil pekerja berkeahlian menengah turun sekitar 1% per tahun, sedangkan pertumbuhan median upah riil secara keseluruhan menyusut sekitar 0,5% per tahun.
Enam Provinsi dengan Kenaikan Aksi Tertinggi
Data ACLED menunjukkan jumlah demonstrasi di tingkat kabupaten dan kota mulai meningkat tajam sejak 2018. Lonjakan besar tercatat pada 2022 dan jumlahnya kembali meningkat pada 2024.
Enam provinsi dengan peningkatan demonstrasi tertinggi sepanjang 2015-2024 adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Rata-rata demonstrasi Indonesia mencapai 52 aksi per provinsi setiap tahun dalam periode tersebut.
DKI Jakarta mencatat angka tertinggi pada 2024 dengan 492 demonstrasi. Besarnya angka di ibu kota memperlihatkan bagaimana konsentrasi aktivitas politik, ekonomi, dan kelompok masyarakat terdidik dapat membuat saluran protes lebih aktif.
Internet Dapat Menjadi Saluran Aspirasi
Riset itu juga menemukan provinsi dengan akses internet yang lebih luas cenderung mengalami lebih sedikit demonstrasi. Ruang digital dinilai dapat menyediakan saluran untuk menyampaikan kritik, keluhan, maupun sindiran tanpa harus melakukan aksi di jalan.
Chatib Basri mengaitkan pola tersebut dengan temuan di 29 negara Asia. Ketika sensor pemerintah yang ketat membungkam keluhan daring, penyusutan kelas menengah dapat mendorong ketidakpuasan berpindah ke ruang fisik.
Penyampaian aspirasi melalui internet dipandang lebih aman karena dapat dilakukan secara anonim dan mengurangi risiko benturan fisik atau penangkapan saat aksi. Karena itu, penguatan ruang ekspresi yang aman dapat berperan sebagai salah satu saluran keluhan masyarakat.
Tantangannya bukan sekadar mendorong kelompok berpendapatan rendah masuk ke kelas menengah Indonesia. Pemerintah juga perlu mencegah kemunduran ekonomi kelompok yang sudah berada di dalamnya melalui pekerjaan berkualitas, layanan publik yang baik, dan kepercayaan pada institusi negara.
Ketahanan kelas menengah menjadi penting saat Indonesia mempertahankan status negara berpendapatan menengah atas yang kembali diraih pada 2022. Perlindungan keamanan ekonomi kelompok ini juga berkaitan dengan upaya menjaga pertumbuhan serta stabilitas sosial dan politik dalam jangka panjang.
