Demokrasi Indonesia dinilai masih berjalan baik, tetapi ketahanannya tidak boleh hanya bergantung pada satu pemimpin. Dino Patti Djalal mengingatkan bahwa sistem politik dapat menghadapi persoalan ketika figur pemimpin menjadi terlalu dominan sementara lembaga negara melemah.
Peringatan itu menyoroti risiko yang tidak selalu terlihat saat seorang pemimpin memiliki pengaruh besar. Kualitas demokrasi, menurut Dino, perlu ditopang oleh institusi yang tetap bekerja secara kuat dan berkelanjutan.
Demokrasi Tidak Boleh Bertumpu pada Sosok
Dino menilai pengalaman politik Indonesia pada masa lalu menunjukkan bahaya ketika pusat kekuatan terlalu berada pada pemimpin. Dalam keadaan tersebut, kuatnya sosok pemimpin dapat berjalan bersamaan dengan lemahnya lembaga.
“Karena kesalahan sistem politik kita di masa lalu adalah terlalu banyak berorientasi pada pemimpin, sosok pemimpin yang kuat tapi lembaga lemah,” kata Dino. Pernyataan itu ia sampaikan di kantor Foreign Policy Community of Indonesia di Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Juli 2026.
Menurut Dino, sistem demokrasi yang sehat harus mampu berjalan melalui aturan dan fungsi lembaga. Sistem itu tidak seharusnya kehilangan pijakan hanya karena perhatian publik terpusat kepada satu tokoh.
Penekanan pada penguatan institusi menjadi penting agar prinsip demokrasi yang diterapkan sejak era Reformasi tidak tergerus. Setiap lembaga negara perlu menjalankan fungsi masing-masing dengan baik untuk menjaga keseimbangan sistem politik.
Lembaga Negara Harus Tetap Berfungsi
Dino tidak menyebut demokrasi Indonesia sedang tidak berfungsi. Namun, ia menegaskan bahwa unsur-unsur yang menopang demokrasi harus terus dijaga agar sistem tersebut tetap memiliki daya tahan.
Lembaga yang kuat dapat menjaga jalannya sistem politik secara berkelanjutan. Sebaliknya, lembaga yang lemah dapat menjadi masalah apabila demokrasi terlalu mengandalkan kekuatan seorang pemimpin.
Perhatian terhadap institusi bukan sekadar soal keberadaan lembaga di dalam struktur negara. Yang ditekankan Dino adalah kemampuan lembaga tersebut untuk menjalankan fungsinya secara efektif dalam kehidupan demokratis.
Dengan lembaga yang bekerja baik, demokrasi tidak hanya dinilai dari kehadiran pemimpin yang kuat. Ketahanan sistem juga ditentukan oleh apakah mekanisme politik tetap berjalan melalui institusi yang ada.
Masyarakat Sipil sebagai Penyeimbang
Selain lembaga negara, Dino menempatkan masyarakat sipil sebagai penopang penting bagi demokrasi. Perannya terlihat dalam kritik dan masukan yang disampaikan kepada para pemegang kekuasaan.
Kritik dari masyarakat sipil, menurut Dino, bukan hanya respons terhadap kebijakan. Kritik juga dapat menjadi penyangga ketika kondisi demokrasi sedang mengalami guncangan.
“Karena pada waktu demokrasi kita sedang goyah, yang menjaga pakunya itu, stabilizer-nya adalah masyarakat sipil. Jadi ini yang memang harus selalu dijaga,” jelas Dino.
Ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan kepada penguasa berkaitan langsung dengan kebebasan berpendapat. Karena itu, peran masyarakat sipil perlu terus dirawat sebagai bagian dari mekanisme penyeimbang dalam demokrasi.
Dino menekankan bahwa lembaga negara yang berfungsi dan masyarakat sipil yang aktif harus dipelihara secara bersamaan. Dua unsur tersebut, menurutnya, menjadi kekuatan yang perlu dibela dan dijaga agar kebebasan menyampaikan pendapat tetap terjamin.
