Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengubah fokus kebijakan pendidikannya ke arah yang lebih langsung menyentuh kebutuhan siswa dan guru. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa anggaran pendidikan tidak boleh lagi habis untuk kegiatan seremonial yang jauh dari persoalan di lapangan.
Dalam forum strategis bersama Dinas Pendidikan Jawa Barat, Bappeda, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, serta para kepala SMA dan SMK negeri se-Jawa Barat, KDM menempatkan pendidikan karakter, perlindungan guru, dan keberpihakan anggaran sebagai tiga poros utama. Ia menyebut pemerintah daerah harus berani mengambil langkah yang mungkin tidak nyaman secara birokratis, tetapi lebih tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat bawah.
Anggaran diarahkan ke persoalan mendasar
KDM menolak pola penggunaan anggaran yang menurutnya tidak memberi dampak langsung bagi warga, termasuk studi banding luar negeri atau seminar mewah. Ia menegaskan bahwa dana publik harus dipakai untuk memastikan anak-anak bisa bersekolah, jalan saling terkoneksi, dan jembatan gantung yang rusak segera diperbaiki karena masih dilalui siswa.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak membiarkan Silpa menumpuk hingga triliunan rupiah ketika masih ada ruang kelas rusak dan anak putus sekolah. Bagi KDM, ukuran keberhasilan anggaran bukan pada banyaknya acara, melainkan pada seberapa cepat masalah dasar bisa diselesaikan.
Bantuan untuk anak yang tidak tertampung
Salah satu langkah yang disiapkan Pemprov Jabar adalah skema bantuan sosial untuk sekitar 120.000 anak yang tidak tertampung di sekolah negeri dalam dinamika SPMB tahun ini. Pemerintah provinsi juga menyiapkan beasiswa pendidikan sekitar Rp2,7 juta hingga Rp3 juta per siswa per tahun bagi mereka yang harus menempuh pendidikan di sekolah swasta.
Untuk menopang skema itu, kebutuhan jangka panjang diproyeksikan mencapai Rp1,2 triliun. Kebijakan tersebut ditujukan agar akses pendidikan tetap terbuka meski siswa tidak memperoleh tempat di sekolah negeri.
Beasiswa juga diarahkan membentuk karakter
KDM menilai bantuan pendidikan tidak cukup hanya menutup biaya sekolah. Ia ingin skema itu ikut membangun kebiasaan baru bagi siswa dan orang tua, terutama dalam hal disiplin dan perencanaan masa depan.
Pemprov Jabar berencana mewajibkan penerima beasiswa menabung minimal Rp5.000 hingga Rp10.000 per hari melalui kemitraan dengan bank bjb. Menurut KDM, langkah ini menjadi bagian dari pendidikan karakter dan spiritualitas karena negara mengeluarkan dana besar untuk pendidikan, sementara pola konsumsi masyarakat kerap tersedot ke hal-hal yang tidak produktif.
Para penerima beasiswa juga diminta menandatangani komitmen untuk bersedia menabung demi masa depan mereka sendiri. Dengan begitu, bantuan negara tidak berhenti pada transfer dana, tetapi ikut mendorong kebiasaan disiplin sejak dini.
Guru dan kepala sekolah ikut dilindungi
Perhatian Pemprov Jabar tidak berhenti pada siswa. KDM menegaskan pemerintah daerah juga akan melindungi guru dari kriminalisasi hanya karena menjalankan pembinaan disiplin kepada siswa.
Ia menginstruksikan Bappeda dan Inspektorat Jawa Barat memperkuat fungsi advokasi administrasi bagi kepala sekolah. Tujuannya agar para kepala sekolah tidak terjebak temuan administratif saat mutasi atau pensiun, terutama ketika mereka mengambil diskresi untuk memperbaiki fasilitas sekolah.
KDM mencontohkan keadaan ketika kepala sekolah berinisiatif memperbaiki pagar atau fasilitas sekolah secara mandiri, tetapi kemudian terbebani laporan administrasi yang belum terencana. Pemprov Jabar, kata dia, harus hadir memberi jaminan dan perlindungan selama aset fisik itu benar-benar ada dan digunakan untuk kepentingan sekolah.