Kanada bersiap melarang seluruh ATM kripto di seluruh negeri sebagai bagian dari pengetatan besar terhadap kejahatan keuangan. Kebijakan ini menyasar hampir 4.000 mesin yang selama ini memudahkan transaksi aset digital menggunakan uang tunai.
Langkah tersebut muncul di tengah lonjakan penipuan dan pencucian uang yang membuat otoritas menilai risiko ATM kripto terlalu tinggi. Pemerintah melihat perangkat ini sering dipakai pelaku kejahatan untuk menarik dana dari korban atau memindahkan hasil kejahatan ke sistem keuangan dengan jejak yang lebih sulit dilacak.
Dorongan kuat dari maraknya penipuan
Pemerintah Kanada menyebut ATM kripto telah menjadi salah satu jalur yang dipilih penipu karena proses transaksinya cepat dan tidak selalu mudah ditelusuri. Dalam penilaian otoritas, celah itu memberi ruang bagi pelaku kriminal untuk bergerak lebih leluasa dibandingkan kanal keuangan konvensional.
Data yang tercantum dalam Spring Economic Statement menunjukkan warga Kanada kehilangan lebih dari $704 juta akibat penipuan hanya pada 2025. Sejak 2022, total kerugian yang dilaporkan sudah melampaui $2.4 miliar, meski otoritas memperkirakan angka sebenarnya baru mencerminkan sekitar 5–10% dari seluruh kasus.
Aturan baru disiapkan lewat paket kebijakan lebih luas
Menteri Keuangan François-Philippe Champagne menempatkan larangan ATM kripto dalam paket pengetatan yang lebih besar untuk melawan kejahatan finansial. Paket itu juga mencakup pembentukan Financial Crimes Agency atau FCA.
Rancangan undang-undang untuk mendirikan lembaga tersebut sudah melewati pembacaan pertama di parlemen minggu ini. Pemerintah Liberal yang memegang mayoritas mendorong pembahasan itu sebagai bagian dari upaya memperkuat respons negara terhadap kejahatan berbasis aset digital.
Celah penegakan yang ingin ditutup Ottawa
Kanada sebenarnya sudah memiliki Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada atau FINTRAC. Lembaga intelijen keuangan itu bertugas menemukan transaksi ilegal, lalu menyerahkan hasil temuannya kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti.
Namun, FCA dirancang berbeda karena akan memiliki kewenangan untuk menyelidiki sekaligus menuntut kasus. Pemerintah menilai model itu bisa menutup celah lama dalam arsitektur penegakan hukum Kanada, terutama pada kasus yang melibatkan aset digital dan aliran dana lintas jaringan.
Penindakan terhadap sektor kripto sudah berjalan
Sikap keras Ottawa terhadap kripto tidak hanya terlihat dari rencana pelarangan ATM. Sepanjang 2026, FINTRAC telah mencabut 50 lisensi money services business, dan 47 di antaranya milik perusahaan kripto, termasuk bursa, dompet digital, dan layanan terkait.
Dalam periode yang sama, otoritas juga menjatuhkan dua sanksi besar. Operator bursa KuCoin, Peken Global Limited, didenda hampir $20 juta karena gagal mendaftar dan melaporkan transaksi mencurigakan, sedangkan bursa Cryptomus dikenai denda $176 juta.
FINTRAC sebelumnya juga mengungkap transaksi senilai $45 miliar yang terkait dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penghindaran sanksi. Temuan itu memperkuat alasan pemerintah untuk menambah instrumen penegakan yang dianggap lebih kuat dan langsung.
Kanada menempuh jalur berbeda dari Amerika Serikat
Pendekatan Kanada berbeda dari Amerika Serikat yang belum memberlakukan larangan federal terhadap ATM kripto. Di AS, aturan masih berjalan secara terpisah di tingkat negara bagian, meski beberapa wilayah mulai memperketat pengawasan.
Di AS ada sekitar 30.000 crypto ATM, atau sekitar 88% dari total global. FBI’s Internet Crime Complaint Center menerima lebih dari 10.956 keluhan terkait kios ATM kripto pada 2024, dengan kerugian yang dilaporkan sekitar $246.7 million.
Sejumlah negara bagian seperti Wyoming, Minnesota, dan Utah sudah mengadopsi aturan baru untuk mesin ini. Indiana bahkan melangkah paling jauh dengan melarang total setelah hampir 900 kios masih beroperasi saat rancangan aturan itu disahkan.
Dengan tekanan penipuan yang terus meningkat dan temuan pencucian uang yang besar, rencana larangan ATM kripto menjadi sinyal bahwa Kanada ingin menekan jalur transaksi yang dinilai paling rentan disalahgunakan. Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah sedang menggeser fokus dari sekadar pengawasan menjadi pembatasan langsung terhadap infrastruktur yang dianggap mempermudah kejahatan finansial.
