Pemkab Jember menemukan kebocoran besar dalam data bantuan sosial setelah verifikasi lapangan terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Dari pengecekan itu, 14.462 penerima bansos tercatat sudah meninggal dunia, sehingga data kemiskinan dan penyaluran bantuan kembali jadi sorotan.
Temuan tersebut muncul saat pemerintah daerah menertibkan administrasi warga yang sudah memiliki akta kematian. Verifikasi terhadap 16.462 penduduk Desil 1 DTSEN di Jember mengungkap bahwa ribuan nama masih aktif di sejumlah program bantuan meski statusnya sudah tidak lagi sesuai kondisi lapangan.
Ribuan nama masih aktif di program bantuan
Dari total 14.462 penerima yang sudah meninggal itu, 10.480 tercatat sebagai penerima PBI JK. Selain itu, ada 2.845 Keluarga Penerima Manfaat PKH dan 3.317 KPM Sembako/BPNT yang ikut masuk dalam daftar tersebut.
Data ini menunjukkan bahwa masalah pembaruan basis penerima belum hanya terjadi di satu program. Temuan itu juga menegaskan perlunya pemutakhiran data yang lebih ketat agar bantuan tidak terus mengalir ke nama yang sudah tidak layak tercatat aktif.
Pemerintah daerah diminta lanjutkan verifikasi
Bupati Jember Muhammad Fawaid atau Gus Fawaid mengatakan pemerintah daerah akan terus membantu pemerintah pusat dalam proses verifikasi data. Ia menyebut verifikasi desil satu sudah selesai dan Jember akan melanjutkan pendampingan untuk desil dua hingga desil empat atau lima.
Langkah ini dipandang penting karena kualitas data menjadi dasar utama penyaluran bansos. Jika data keliru, bantuan berisiko tidak sampai kepada warga yang benar-benar berhak menerima.
Langkah Jember mendapat apresiasi dari Kemensos
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengapresiasi langkah Pemkab Jember. Menurut dia, keterlibatan seluruh ASN untuk melakukan ground check sangat membantu pemerintah pusat dan Kementerian Sosial.
Agus Jabo menegaskan pemerintah mendapat mandat untuk membuat data DTSEN semakin akurat. Ia menilai akurasi data sangat penting agar bansos tepat sasaran dan Program Sekolah Rakyat berjalan optimal dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
Data akan dibersihkan sebelum dimutakhirkan
Agus Jabo meminta hasil verifikasi segera disampaikan ke Kementerian Sosial. Setelah itu, data akan dipadukan dan dibersihkan melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi sebelum dimutakhirkan.
Ia menjelaskan bahwa setelah proses cleansing selesai dan data dinyatakan clear, pembaruan data bisa dilakukan dan kuota dapat ditambah. Proses ini diharapkan membuat basis penerima bantuan lebih akurat sesuai kondisi lapangan.
Pemkab Jember juga berencana membantu verifikasi data penerima BPNT dan bantuan pangan di lapangan. Pemeriksaan itu ditujukan untuk memastikan tidak ada lagi penerima yang sudah wafat, pindah domisili, atau tidak lagi memenuhi kriteria.
Dorongan pembaruan data sosial terus berlanjut
Inisiatif Jember dinilai menjadi penguat ketepatan sasaran bantuan sosial di daerah. Pemerintah daerah disebut siap terus mendukung pembaruan data agar penyaluran bantuan tidak meleset dari warga yang benar-benar berhak.
Dalam audiensi yang sama, perwakilan Pemkab Brebes juga menyampaikan perkembangan Program Sekolah Rakyat di daerahnya. Mereka mendapati ada calon siswa yang memenuhi kriteria, tetapi belum tertampung karena keterbatasan kuota.
Brebes mengusulkan penyesuaian kuota rombongan belajar agar lebih banyak anak dari keluarga miskin bisa diterima. Agus Jabo menjelaskan kapasitas penerimaan masih mengacu pada ketentuan pemerintah, yakni 20 siswa per titik Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memutus transmisi kemiskinan lewat pendidikan yang berkualitas. Menurut dia, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan untuk menindaklanjuti sejumlah masukan dari daerah.