Jawa Timur kini berada di garis depan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menilai keberhasilan program ini tidak cukup hanya diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kemampuan koperasi itu tumbuh sehat, produktif, dan benar-benar memberi manfaat bagi warga.
Karena itu, Farida mendorong Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Timur atau DEKOPINWIL Jatim menjadi mitra strategis pemerintah. Ia menilai gerakan koperasi perlu ikut mengawal agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak berhenti di tahap pembentukan, tetapi berkembang berkelanjutan di lapangan.
Jawa Timur memegang posisi penting
Farida menyampaikan pandangan itu saat menghadiri Rapat Kerja Wilayah DEKOPINWIL Jawa Timur di Surabaya, Selasa malam. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi gerakan koperasi sekaligus sarana memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan di tengah perubahan ekonomi yang terus berlangsung.
Menurut Farida, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan agenda strategis nasional. Program ini diarahkan untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa dan kelurahan, memperkuat rantai pasok nasional, memperluas akses pembiayaan masyarakat, dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Ia menegaskan bahwa Jawa Timur punya peran besar dalam pelaksanaan program tersebut. Di provinsi ini telah terbentuk 8.494 KDKMP yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan, sehingga daerah itu menjadi salah satu wilayah terdepan dalam implementasi program strategis nasional itu.
Pada peringatan Hari Koperasi Nasional Tahun 2026 di Kabupaten Nganjuk, Presiden RI Prabowo Subianto juga meresmikan dimulainya operasionalisasi 1.061 KDKMP secara nasional. Dari jumlah itu, 530 unit berada di Provinsi Jawa Timur.
DEKOPIN dinilai punya peran krusial
Farida mengatakan pemerintah memang dapat menyiapkan kebijakan, regulasi, dan ekosistem pendukung. Namun, gerakan koperasi tetap harus menjaga nilai, prinsip, dan jati diri koperasi agar program ini tidak kehilangan arah.
Di titik itu, ia menilai peran DEKOPIN dan DEKOPINWIL semakin penting. Organisasi koperasi, menurut dia, perlu memastikan KDKMP tidak hanya berdiri di atas kertas, tetapi juga kuat dalam pengelolaan dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
Farida menyambut baik komitmen DEKOPIN dan DEKOPINWIL Jawa Timur untuk terus mengawal, mendampingi, dan memperkuat KDKMP. Ia berharap keduanya bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendidikan perkoperasian serta peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi.
Ia juga menekankan bahwa setiap KDKMP harus berkembang sebagai koperasi yang sehat, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Bagi Farida, ukuran keberhasilan program ini tidak berhenti pada jumlah unit yang terbentuk, tetapi pada kualitas kerja koperasi di lapangan.
Koperasi sebagai penyangga ekonomi rakyat
Di tengah tantangan ekonomi global, Farida menilai koperasi justru makin relevan. Koperasi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi rakyat, memperluas kesempatan berusaha, dan membuat manfaat pembangunan lebih merata.
Ia menegaskan pemerintah terus mendorong penguatan koperasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam pandangannya, koperasi harus tampil sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang modern, profesional, sehat, dan mampu bersaing di tengah perubahan zaman.
Farida juga mengapresiasi penyelenggaraan Rakerwil DEKOPINWIL Jawa Timur. Forum itu dinilainya penting untuk menyatukan langkah gerakan koperasi dan merumuskan langkah konkret dalam menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan ekonomi ke depan.
Basis koperasi Jawa Timur sangat besar
Farida turut menyoroti kuatnya basis koperasi di Jawa Timur. Berdasarkan data Online Data System Kementerian Koperasi, provinsi ini memiliki 29.233 koperasi aktif dengan 7.021.652 anggota dan volume usaha Rp44,34 triliun.
Angka tersebut menunjukkan Jawa Timur sebagai salah satu pusat kekuatan gerakan koperasi Indonesia. Dengan modal itu, provinsi ini dinilai berpotensi menjadi lokomotif pengembangan koperasi nasional, termasuk dalam mengawal keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dalam forum itu, hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Anik Maslachah, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari, Ketua Harian DEKOPIN Priskhianto, Ketua DEKOPINWIL Jawa Timur Slamet Sutanto, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa. Farida menutup dorongannya dengan ajakan agar kolaborasi antara gerakan koperasi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan semakin erat.
