Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat capaian menonjol di tingkat nasional dengan memborong 11 penghargaan pada peringatan Hari Otonomi Daerah XXX. Penghargaan itu menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan perolehan terbanyak dari total 29 penghargaan yang dibagikan secara nasional.
Di ajang yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 3,4695 dan status kinerja tinggi. Hasil ini menegaskan bahwa kinerja daerah dinilai bukan hanya dari administrasi, tetapi juga dari konsistensi tata kelola dan pelayanan publik.
Capaian yang mencerminkan kinerja nyata
Penghargaan tersebut merujuk pada hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau EPPD yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7_739 Tahun 2026. Evaluasi itu menunjukkan bahwa Jawa Timur berada pada jalur yang dinilai kuat dalam mendorong kemandirian daerah dan memperkuat kesejahteraan sektor publik.
Capaian ini juga memperlihatkan bahwa penguatan layanan publik di Jawa Timur mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Dalam konteks otonomi daerah, hasil semacam ini menjadi tolok ukur bahwa kewenangan yang dimiliki daerah harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Kontribusi kabupaten dan kota memperkuat raihan Jatim
Dari 11 penghargaan yang diraih, kontribusi daerah di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi faktor penting. Sebanyak 10 kabupaten dan kota turut masuk daftar daerah dengan EPPD tertinggi, yakni Kabupaten Banyuwangi, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Malang, Nganjuk, Ngawi, Sidoarjo, serta Kota Blitar dan Kota Surabaya.
Sebaran penghargaan itu menunjukkan bahwa prestasi Jawa Timur tidak berdiri sendiri di level provinsi. Kinerja kabupaten dan kota di wilayah ini ikut menopang capaian kolektif sehingga Jawa Timur mampu unggul secara komulatif dibanding provinsi lain di Indonesia.
Otonomi daerah harus dimaknai secara aplikatif
Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur atas apresiasi dari pemerintah pusat dan menilai penghargaan tersebut lahir dari pelaksanaan otonomi daerah yang nyata. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah selalu berupaya menciptakan kemandirian dan kesejahteraan di berbagai sektor.
“Pemerintah daerah selalu mengusahakan yang terbaik untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan dalam berbagai sektor,” ujar Khofifah usai menerima penghargaan dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto. Ia juga mengaitkan semangat itu dengan program Nawa Bhakti Satya yang disebut sejalan dengan visi Asta Cita nasional.
Khofifah menilai apresiasi dari pusat penting untuk menjaga semangat kerja daerah. Dalam pandangannya, dukungan semacam itu memberi penguatan bagi pemerintah daerah agar terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan.
Sinergi antardaerah jadi penopang utama
Khofifah juga memberi apresiasi kepada para bupati dan wali kota di Jawa Timur. Ia menilai 11 penghargaan yang diraih bukan hanya hasil kerja provinsi, melainkan buah dari sinergi antarpemerintah daerah yang berjalan searah.
Menurutnya, kerja kolektif di daerah memiliki dampak besar terhadap capaian nasional. Ketika daerah mampu menjaga konsistensi, maka program prioritas pusat juga lebih mudah didorong melalui pelaksanaan yang konkret dan terukur di lapangan.
Pesan Kemendagri tentang tanggung jawab dalam otonomi
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa otonomi daerah harus dijalankan dengan tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa kewenangan tanpa integritas dapat membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang.
Pesan itu mempertegas bahwa penghargaan bukan sekadar pengakuan administratif. Dalam kasus Jawa Timur, raihan 11 penghargaan menunjukkan bahwa kinerja daerah dinilai selaras dengan harapan pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada hasil.
Source: beritabojonegoro.com-
-
-
-
