Puluhan mahasiswa mendatangi Kantor Kejati Jawa Barat di Bandung untuk mendesak Kajati Jabar yang baru, Sutikno, agar segera menuntaskan kasus-kasus korupsi yang dinilai mangkrak. Mereka meminta penanganan yang tegas, transparan, dan tidak berhenti di tengah jalan.
Aksi ini menarik perhatian karena mahasiswa datang dengan 10 poin desakan melalui Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia. Fokus utama mereka adalah pengusutan perkara yang mandek, pemulihan kerugian negara secara maksimal, dan perlindungan bagi aktivis antikorupsi.
Kasus Indramayu jadi sorotan utama
Salah satu tuntutan yang paling disorot adalah dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Mahasiswa meminta kasus itu diusut sampai ke aktor intelektual dan diberi kepastian hukum yang jelas.
Ketua GMHI, Rendi Wirman Salas, mengatakan Kajati Jabar yang baru harus menunjukkan ketegasan dalam menangani perkara korupsi. Ia menegaskan amanat dari Kejagung perlu segera dijalankan agar supremasi hukum benar-benar tegak di Jawa Barat.
Mahasiswa siap kembali turun ke jalan
Rendi menyatakan mahasiswa akan terus mengawal tuntutan itu lewat jalur konstitusional, akademik, dan gerakan sosial yang damai. Namun, bila tidak ada langkah konkret dari Kejati Jabar, GMHI siap kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar.
Ia juga menegaskan bahwa jabatan baru pejabat terkait tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum. Menurut dia, perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dinas DPRD Indramayu 2022 harus segera mendapat kepastian.
Respons awal Kejati Jabar
Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya mengatakan Sutikno mengapresiasi dialog dengan mahasiswa. Ia juga menyebut penanganan dugaan korupsi DPRD Indramayu sudah masuk tahap penyidikan khusus.
Nur menjelaskan, penyidik akan mengagendakan pemanggilan saksi dalam perkara tersebut. Pernyataan itu menjadi jawaban awal atas desakan mahasiswa agar pengusutan dilakukan secara terbuka dan tidak berlarut-larut.
Tekanan publik agar perkara tidak berhenti
Desakan mahasiswa ini menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap penanganan kasus korupsi di daerah. Mereka menilai proses hukum tidak boleh berhenti pada pihak-pihak di permukaan.
Selain menuntut pembukaan kasus hingga aktor inti, mahasiswa juga meminta pemulihan kerugian negara dilakukan semaksimal mungkin. Mereka menempatkan pengawalan antikorupsi sebagai bagian dari gerakan yang harus terus dijaga agar penegakan hukum tidak kehilangan kepercayaan publik.
Source: www.detik.com-
-
-
-
