Jateng Jadi Percontohan B50, Langkah Awal Dimulai dari Alat Pertanian

Jawa Tengah ditetapkan sebagai salah satu showcase nasional untuk penerapan Mandatori B50, dan langkah awalnya tidak dimulai dari kendaraan pribadi. Provinsi ini justru memusatkan implementasi pada alat dan mesin pertanian yang sudah mulai memakai biodiesel tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, kebijakan itu akan dijalankan bertahap mengikuti arahan pemerintah pusat. Penyesuaian utama ada pada distribusi dan penyediaan bahan bakar melalui Pertamina.

Fokus awal di sektor pertanian

Ahmad Luthfi menyebut alat-alat pertanian menjadi sektor pertama yang disiapkan untuk B50 di Jawa Tengah. Ia mencontohkan Kubota yang sudah memakai alat pertanian dengan B50, sebelum perluasan dilakukan ke sektor lain seperti kapal dan kendaraan yang menggunakan biosolar.

“Kita menyesuaikan dengan Pertamina karena aturan yang menentukan sana, kita tinggal menyesuaikan saja,” ujar Ahmad Luthfi, yang memimpin Jawa Tengah bersama Wakil Gubernur Taj Yasin. Pernyataan itu menegaskan bahwa daerah akan mengikuti skema teknis yang sudah ditetapkan di tingkat pusat.

Mandatori baru untuk energi dan emisi

B50 adalah bahan bakar biodiesel yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan 50 persen solar. Kebijakan ini melanjutkan program mandatori biodiesel yang sebelumnya berkembang dari B20, B30 hingga B40.

Bagi Jawa Tengah, penerapan B50 menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi bersih. Program ini juga melengkapi langkah daerah yang sudah berjalan, mulai dari pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, pompa air tenaga surya, Desa Mandiri Energi, konservasi energi, hingga penyelarasan Rencana Umum Energi Daerah dengan Kebijakan Energi Nasional.

Peluncuran Mandatori B50 dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut kebijakan tersebut sebagai tonggak penting menuju kemandirian energi Indonesia.

Presiden juga menyatakan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan mandatori B50 secara nasional. Ia menilai kebijakan ini menunjukkan kemampuan Indonesia memanfaatkan sumber daya alam sendiri untuk kepentingan rakyat.

“Ini bukan sekadar capaian teknologi, tetapi bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri untuk kepentingan rakyat. Saya terus mendorong kemandirian energi. Bahkan dulu saya ingin langsung menuju B100, tetapi B50 saja sudah cukup untuk membuat kita tidak perlu impor solar lagi,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, keberhasilan program ini merupakan hasil kerja panjang lintas pemerintahan dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian, petani sawit, hingga pelaku usaha. Ia juga menilai implementasi B50 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terdepan dalam upaya menekan emisi karbon.

Prabowo menyebut B50 mampu menghemat sekitar 44 juta ton karbon dioksida ekuivalen. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan implementasi Mandatori B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp 170 triliun karena Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar.

Bahlil juga menyampaikan kebijakan ini akan meningkatkan penyerapan crude palm oil, memperkuat kepastian pasar bagi petani sawit, membuka lapangan kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca. “Keberhasilan B50 akan menjadi contoh untuk pengembangan bioetanol. Saat ini implementasi B50 sudah mencapai sekitar 56 persen dan dalam dua bulan ke depan ditargetkan berlaku penuh secara nasional,” kata Bahlil.

Dengan posisi sebagai percontohan nasional, Jawa Tengah kini menjadi salah satu daerah yang paling awal menyesuaikan diri dengan kebijakan energi baru ini. Fokus pada alat pertanian membuat implementasi B50 di provinsi tersebut bergerak dari sektor yang paling siap, sebelum meluas ke moda dan kebutuhan lain secara bertahap.