Pemilik kendaraan di Jakarta mendapat kesempatan untuk melunasi pajak tanpa denda selama tiga bulan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus sanksi administratif untuk PKB dan BBNKB dalam rangka HUT Jakarta ke-499.
Keringanan ini penting bagi warga yang menunggak karena mereka cukup membayar pokok pajak pada periode yang sudah ditetapkan. Dengan begitu, beban tambahan akibat keterlambatan tidak lagi ikut dibebankan selama masa program berlangsung.
Program relaksasi pajak ini dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta. Dasarnya adalah Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Bapenda DKI Jakarta menerapkan pembebasan sanksi secara jabatan. Artinya, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu untuk mendapat penghapusan denda.
Jadwal pemutihan pajak kendaraan di Jakarta
Fasilitas ini berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada 1 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026. Rentang waktu itu memberi masyarakat kesempatan selama tiga bulan untuk memanfaatkan program pemutihan denda.
Periode tersebut mencakup kewajiban yang tertunda untuk PKB maupun BBNKB. Selama pembayaran dilakukan dalam jadwal itu, denda administrasi akan dihapus sesuai ketentuan program.
Denda apa saja yang dihapus
Program ini mencakup penghapusan denda PKB untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan. Keringanan berlaku untuk pajak tahunan maupun lima tahunan.
Selain itu, denda BBNKB juga dihapus. Kebijakan ini menyasar keterlambatan pendaftaran balik nama kendaraan, terutama untuk penyerahan kedua dan seterusnya atau kendaraan bekas.
Dengan skema itu, pemilik kendaraan hanya perlu menuntaskan pokok pajak yang masih terutang. Bunga atau sanksi keterlambatan tidak lagi menjadi beban selama transaksi dilakukan dalam masa program.
Syarat dan cara memanfaatkan keringanan
Syarat utamanya cukup sederhana, yaitu pembayaran atau penyetoran pajak terutang dilakukan dalam periode 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Tidak ada kewajiban mengajukan surat permohonan atau prosedur khusus untuk meminta penghapusan denda.
Penghapusan sanksi administratif berjalan otomatis saat pembayaran diproses. Karena itu, wajib pajak hanya perlu datang ke kanal resmi yang tersedia untuk menunaikan kewajiban pajaknya.
Pembayaran dapat dilakukan melalui gerai Samsat, layanan di kecamatan, dan mobil Samsat Keliling. Untuk kanal digital, masyarakat bisa memakai aplikasi resmi seperti Samsat Digital Nasional atau Signal, serta aplikasi layanan pajak Jakarta.
Saat transaksi dilakukan pada masa berlaku program, sistem akan menghitung pembebasan sanksi administratif secara otomatis. Pemilik kendaraan kemudian hanya membayar pokok pajak sesuai kewajiban yang belum diselesaikan.
Mengapa program ini dinilai penting
Relaksasi ini diharapkan mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakan yang sempat tertunda. Denda yang menumpuk sering menjadi alasan warga menunda pembayaran administrasi kendaraan.
Melalui kebijakan ini, pemilik kendaraan bermotor di Jakarta yang masa berlaku pajaknya sudah lewat mendapat kesempatan untuk melegalkan kembali surat-surat kendaraan. Program ini juga mengurangi kekhawatiran atas tambahan beban denda saat pembayaran dilakukan.
Bagi pemilik kendaraan bekas yang belum menuntaskan balik nama, kebijakan ini juga memberi ruang lebih ringan. Dengan penghapusan denda BBNKB, proses penertiban dokumen kendaraan menjadi lebih mudah selama masa program berlangsung.
Warga yang ingin memanfaatkan fasilitas ini perlu memastikan pembayaran dilakukan lewat jalur resmi. Selama transaksi diproses pada 1 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026, sistem akan menerapkan pembebasan sanksi administratif secara otomatis.