Jawa Barat mengambil langkah yang tidak biasa untuk membaca ekonomi digital dan usaha kecil yang selama ini sering luput dari pendataan resmi. Melalui Jabar Ekotek, pemerintah provinsi mendorong pencatatan usaha berbasis lokasi agar aktivitas ekonomi di tingkat RT dan RW bisa terbaca lebih akurat.
Langkah ini menjadi penting karena Jawa Barat sedang menyiapkan fondasi data yang lebih kuat untuk Sensus Ekonomi 2026. Komitmen itu ditegaskan lewat penandatanganan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Pusat Statistik, para kepala daerah se-Jawa Barat, Bank Indonesia, Apindo, dan OJK di Lembur Pakuan, Subang.
Pemetaan dimulai dari lingkungan terdekat
Wakil Ketua BPS Sonny Harry Budiutomo menyebut Jabar Ekotek sebagai terobosan yang membedakan Jawa Barat dari provinsi lain. Lewat kebijakan ini, aparatur kewilayahan dari RT hingga RW ditugaskan aktif melakukan geoteaching untuk mencatat titik koordinat setiap tempat usaha.
Metode itu membuat lokasi usaha bisa dipetakan secara geografis, bukan sekadar dicatat sebagai nama usaha. Jika ada warung, toko, atau usaha lain di sebuah lingkungan, koordinatnya langsung dimasukkan ke sistem Geoteaching.
BPS menilai pendekatan tersebut membantu pemetaan awal secara lebih presisi. Cara ini juga dianggap penting untuk menangkap aktivitas ekonomi yang tidak selalu terlihat dari luar.
Usaha digital tanpa plang ikut diburu
Pendataan door-to-door menjadi andalan dalam pelaksanaan sensus ini. Petugas BPS di seluruh kabupaten dan kota akan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa aktivitas ekonomi rumah tangga dan pelaku usaha.
Pendekatan rumah ke rumah dinilai krusial untuk menjangkau pelaku usaha digital yang bekerja dari rumah tanpa plang nama resmi. Dengan cara itu, aktivitas ekonomi yang bersifat fisik maupun digital diharapkan tercatat lebih utuh.
Skala pendataan di Jawa Barat tergolong besar karena provinsi ini memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Target minimalnya adalah 5,54 juta unit usaha terdata, sementara sekitar 17,7 juta keluarga juga akan dikunjungi.
Sebanyak 40.573 petugas akan diterjunkan untuk mendukung pendataan tersebut. Jumlah itu menunjukkan betapa besar kebutuhan data lapangan agar sensus bisa membaca kondisi ekonomi masyarakat secara lebih rinci.
Data jadi dasar anggaran dan kebijakan
Dedi Mulyadi menekankan bahwa akurasi data harus menjadi fondasi utama dalam menyusun APBD dan kebijakan pembangunan. Ia mengkritik perencanaan yang masih mengandalkan estimasi kasar saat data mutakhir tidak tersedia.
Menurut Dedi, pembangunan tidak boleh berjalan berdasarkan kira-kira. Ia menyoroti bahwa sensus nasional umumnya hanya dilakukan 10 tahun sekali, sementara perubahan populasi dan ekonomi terjadi setiap hari.
Ia juga memberi contoh tentang cepatnya perubahan status sosial ekonomi di lapangan. Seorang warga yang sebelumnya berpenghasilan Rp10 juta per bulan bisa jatuh miskin ketika terkena stroke atau harus menjalani cuci darah, sementara warga miskin berpendapatan di bawah Rp1 juta juga bisa mengalami peningkatan.
Dedi kemudian mendorong agar Jawa Barat memiliki ruang anggaran untuk melaksanakan sensus berkala secara mandiri. Ia mengusulkan Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi, dan Sensus Pertanian di tingkat provinsi bisa dilakukan setahun sekali, bahkan dua kali setahun jika anggaran memungkinkan.
Sonny menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam agenda Sensus Ekonomi 2026. Ia menilai komitmen itu sudah terlihat bahkan sebelum tahapan persiapan sensus resmi dimulai pada tahun lalu.
