Kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan pada Kamis, 4 Juni 2026, tidak terbukti. Isu itu beredar luas di Facebook saat rupiah melemah, tetapi penelusuran menunjukkan narasi tersebut perlu diluruskan.
Unggahan yang memicu kabar itu menampilkan foto Prabowo dan Purbaya. Salah satu takarirnya menyebut Purbaya bakal dicopot dan mengaitkannya dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil.
Istana menegaskan belum ada rencana pergantian
Penelusuran melalui Google Search dengan kata kunci terkait mengarah ke pemberitaan KompasTV berjudul “Istana Tegaskan Purbaya Tetap Menjabat Menkeu, Tidak Ada Isu Pengunduran Diri” pada hari yang sama. Dalam pemberitaan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Prabowo belum memiliki rencana mengganti Purbaya sebagai Menteri Keuangan.
Prasetyo juga menegaskan Presiden belum memiliki agenda untuk membahas pergantian menkeu. Pernyataan itu memperkuat bahwa kabar pencopotan pada 4 Juni 2026 tidak sesuai dengan penjelasan resmi dari Istana.
Narasi viral memanfaatkan sentimen pasar
Unggahan yang beredar memakai judul bernada provokatif seperti “Rupiah dan IHSG Hancur Prabowo Gelar Rapat Tertutup, Purbaya Dikabarkan Dicopot Hari Ini.” Di bagian takarir, unggahan itu juga menyebut publik heboh karena rupiah melemah dan IHSG sempat anjlok.
Namun, isi unggahan tersebut tidak disertai penegasan resmi bahwa Purbaya benar-benar dicopot dari jabatan Menkeu. Sebaliknya, keterangan dari Istana justru menyebut belum ada rencana pergantian sama sekali.
Kondisi ekonomi ikut menjadi latar isu
Narasi itu muncul di tengah pelemahan rupiah, sehingga mudah memantik spekulasi di media sosial. Foto yang dipakai dalam unggahan ikut memanfaatkan situasi tersebut untuk memberi kesan seolah ada keputusan besar di sektor ekonomi.
Di saat yang sama, Kementerian Keuangan sebelumnya melaporkan APBN hingga Maret 2026 mengalami defisit Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap PDB. Meski begitu, kondisi itu disebut masih terkendali dalam keterangan foto yang menyertai laporan tersebut.
Pola seperti ini membuat isu pergantian pejabat ekonomi mudah berkembang cepat di ruang digital. Karena itu, klarifikasi Istana menjadi penting untuk memisahkan fakta dari narasi yang dibangun lewat unggahan provokatif.
Source: www.kompas.com
