Hyundai menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah yang menyiapkan insentif pajak untuk kendaraan listrik berbasis nikel. Kebijakan ini menjadi penting karena pemerintah tidak hanya mendorong penjualan EV, tetapi juga mengarahkannya untuk memperkuat hilirisasi industri baterai di dalam negeri.
Sinyal dukungan itu muncul di tengah penyusunan skema pajak yang akan membedakan insentif antara baterai berbasis nikel dan non-nikel. Pemerintah juga menempatkan kendaraan roda dua dan roda empat sebagai fokus penerima manfaat dalam rancangan kebijakan tersebut.
Hyundai lihat arah kebijakan sejalan dengan industri
Chief Operating Officer HMID Fransiscus Soerjopranoto menyebut Hyundai akan menyesuaikan langkah dengan regulasi pemerintah. Namun, ia menegaskan perusahaan tetap perlu melihat permintaan pasar agar kebijakan yang lahir tidak lepas dari kebutuhan konsumen.
“Hyundai selalu menyambut kebijakan pemerintah. Tapi kita juga harus melihat permintaan customer,” ujar Fransiscus Soerjopranoto. Ia menambahkan bahwa preferensi pasar Indonesia tetap menjadi faktor penting, termasuk soal pilihan antara EV dan hybrid.
Dukungan itu juga berkaitan dengan fasilitas produksi baterai Hyundai di Karawang, Jawa Barat. Hyundai disebut ingin memaksimalkan penggunaan nikel saat membangun pabrik baterai tersebut.
Fransiscus menyebut banyak pihak mengaitkan baterai nikel dengan Hyundai. Menurut dia, kaitan itu memang selaras dengan tujuan perusahaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan nikel di fasilitas yang sudah dibangun di Karawang.
Nikel jadi titik penting dalam peta insentif baru
Dorongan pemerintah terhadap insentif berbasis nikel tidak hanya menyangkut kendaraan listrik. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok baterai listrik di dalam negeri, dengan nikel diposisikan sebagai komponen strategis.
Pemerintah menilai pemanfaatan sumber daya nikel domestik dapat memberi kontribusi besar bagi perekonomian dan industri otomotif. Posisi itu didukung oleh status Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel besar di tingkat global.
Fransiscus juga menekankan bahwa penggunaan nikel akan memberi manfaat langsung bagi Indonesia. “Nikel itu kan salah satu sumber daya alam kita, nomor satu di dunia. Jadi kalau kita bisa utilisasi itu, tentunya akan berkontribusi terhadap Indonesia,” katanya.
Skema PPN DTP masih disusun
Di sisi kebijakan fiskal, pemerintah masih merumuskan besaran potongan pajak yang akan diterima konsumen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa skema yang disiapkan adalah Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP.
Purbaya mengatakan besaran PPN DTP tersebut masih disusun dalam rentang 40%–100% untuk pembelian kendaraan listrik. Formulasi finalnya juga akan dibedakan berdasarkan jenis sel baterai yang digunakan, yaitu basis nikel dan non-nikel.
Mobil listrik dengan baterai berbasis nikel diproyeksikan mendapat alokasi insentif lebih tinggi. Arah ini memperlihatkan upaya pemerintah mendorong ekosistem hilirisasi baterai domestik sekaligus memberi sinyal kepada pasar bahwa penggunaan bahan baku lokal mendapat posisi khusus.
Bagi industri, kebijakan tersebut berpotensi menjadi penentu arah investasi dan produksi EV ke depan. Bagi pasar, insentif berbasis teknologi baterai memberi petunjuk bahwa strategi elektrifikasi Indonesia kini makin terkait dengan rantai nilai nikel yang ingin diperkuat dari hulu ke hilir.
