Hindutva kembali menyita perhatian karena ide ini tidak lagi berhenti sebagai wacana identitas, tetapi ikut mewarnai perebutan ruang ibadah, hukum, dan definisi kewargaan di India. Polemik seperti Kamal Maula mosque di Dhar menunjukkan bagaimana klaim atas bekas kuil Hindu dapat memicu mobilisasi simbol keagamaan di lapangan.
Bagi para pendukungnya, Hindutva adalah proyek untuk menegaskan India sebagai negara yang berakar pada budaya Hindu. Bagi para pengkritiknya, ideologi ini mendorong mayoritarianisme dan mengaburkan batas antara agama dan negara dalam konstitusi India yang sekuler.
Apa itu Hindutva
Hindutva adalah ideologi politik sayap kanan dan nasionalis yang mendefinisikan identitas budaya serta kebangsaan India melalui tafsir tertentu atas nilai-nilai Hindu. Secara harfiah, istilah ini dipahami sebagai “esensi Hindu” atau “identitas Hindu”.
Istilah itu tersusun dari dua unsur bahasa. “Hindu” diyakini berakar pada kata Sanskerta “Sindhu”, nama kuno Sungai Indus, sedangkan akhiran “-tva” menunjukkan hakikat atau keberadaan.
Dalam pandangan pendukungnya, India seharusnya lebih menonjolkan Hindu sebagai dasar identitas nasional. Karena itu, dorongan agar Hindu menjadi agama negara kerap muncul dalam perdebatan seputar Hindutva.
Akar sejarah dan tokoh awal
Nasionalisme Hindu muncul sebagai reaksi terhadap cara kolonial Inggris memandang agama. Namun, gerakan ini kemudian berkembang menjadi ideologi mayoritas yang melihat identitas India lewat kacamata interpretasi Hindu tertentu.
Masa awalnya beririsan dengan ketegangan sektarian Hindu-Muslim pada awal abad ke-20 di bawah kekuasaan Inggris. Ketegangan itu ikut membentuk perpecahan besar di anak benua India pada 1947 dan lahirnya Pakistan atas dasar agama.
Vinayak Savarkar menjadi tokoh penting dalam perumusan awal konsep ini. Dalam pamflet Essentials of Hindutva pada 1923, ia memperkenalkan visi identitas Hindu yang bertumpu pada kesatuan wilayah, budaya, dan ikatan sejarah.
Savarkar juga memandang India sebagai tanah air sekaligus tanah suci bagi umat Hindu. Dari gagasan itu, sebagian teoritikus Hindutva menyimpulkan bahwa Muslim dan Kristen tidak sepenuhnya termasuk dalam bangsa India karena tempat suci mereka berada di luar India.
Dari gerakan sosial ke organisasi politik
Pada 1925, Keshav Baliram Hedgewar mendirikan Rashtriya Swayamsevak Sangh atau RSS. Organisasi ini kemudian menjadi pusat gerakan politik mayoritarian Hindu yang berkembang luas.
RSS awalnya fokus pada pengorganisasian dan penguatan komunitas Hindu lewat kegiatan sosial serta budaya di tingkat lokal. Seiring waktu, jaringan afiliasinya meluas ke bidang agama, pendidikan, kesehatan, penerbitan, politik mahasiswa, hingga serikat pekerja.
Sejumlah pemimpin awal juga menulis kekaguman terhadap fasis Eropa dan cara mereka memperlakukan minoritas agama serta etnis. Catatan itu menambah lapisan kontroversi pada sejarah ideologi ini.
Setelah kemerdekaan India, gerakan Hindutva mendapat tekanan besar usai pembunuhan Mahatma Gandhi pada 1948. Pembunuh Gandhi adalah mantan anggota RSS, sementara Savarkar sempat ditangkap terkait kasus itu tetapi akhirnya dibebaskan karena jaksa tidak memiliki bukti pendukung yang cukup.
Masuk ke politik elektoral
Gerakan ini lalu bergerak lebih jauh ke arena politik elektoral. Pada 1951, dibentuk sebuah partai yang kemudian berkembang menjadi Bharatiya Janata Party atau BJP pada 1980.
Pengaruh BJP melonjak pada 1980-an dan 1990-an lewat kampanye pembangunan Ram Temple di Ayodhya di lokasi Babri Mosque. Pada 1992, pembongkaran masjid itu oleh aktivis yang terkait dengan RSS dan BJP memicu gelombang kekerasan sektarian yang luas.
BJP kemudian muncul sebagai kekuatan nasional besar. Partai itu sempat menjadi yang terbesar pada 1996, kembali berkuasa pada 1998, lalu memimpin koalisi penuh selama lima tahun sampai 2004 sebelum dikalahkan Kongres yang memerintah selama satu dekade hingga 2014.
Cara ideologi ini bekerja
Dalam praktiknya, Hindutva menempatkan identitas India pada akar budaya dan peradaban Hindu. Ideologi ini juga memakai narasi sejarah yang menggambarkan masa kekuasaan Islam dan Mughal sebagai periode yang melemahkan warisan Hindu.
Dari sana muncul gagasan untuk menulis ulang sejarah dari sudut pandang nasionalis Hindu. Pendukungnya juga mendorong pengembalian orang yang dianggap memiliki asal Hindu ke agama leluhur mereka, serta pemberian status nasional pada simbol seperti sapi dan bahasa Sanskerta.
Pengkritik menegaskan bahwa Hindutva berbeda dari Hindu sebagai agama dan filsafat spiritual. Mereka menilai proyek politik ini mempolitisasi agama dan dapat bertentangan dengan nilai toleransi serta nir-kekerasan yang lama melekat dalam tradisi Hindu.
Dampak pada hukum dan ruang publik
Ketika BJP menguat, prinsip Hindutva ikut merembes ke kebijakan, undang-undang, dan perdebatan sosial. Para pendukung menyebutnya sebagai upaya menjaga identitas nasional, sementara lawan-lawannya melihatnya sebagai ancaman bagi pluralisme agama dan budaya.
Salah satu langkah paling menonjol adalah pencabutan Pasal 370 pada 2019. Pasal itu sebelumnya memberi status otonomi khusus kepada Jammu and Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim.
Pada tahun yang sama, parlemen juga mengesahkan Citizenship Amendment Act atau CAA. Aturan itu mempercepat kewarganegaraan bagi kelompok imigran tertentu dari negara tetangga, namun mengecualikan Muslim.
CAA mulai berlaku pada Maret 2024 dan berjalan beriringan dengan National Register of Citizens atau NRC. Skema itu dikhawatirkan dapat mencabut kewarganegaraan jutaan Muslim dan melabeli mereka sebagai penyusup.
Pengaruh Hindutva juga terlihat di tingkat daerah. Sejumlah negara bagian memperketat larangan penyembelihan sapi, mengatur perpindahan agama dan pernikahan lintas iman, serta mendorong Uniform Civil Code untuk menggantikan sebagian hukum status personal bagi minoritas.
Di luar ranah hukum, ideologi ini juga dikaitkan dengan kelompok-kelompok nasionalis Hindu seperti Bajrang Dal. Kelompok seperti ini dituduh melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap Muslim, Kristen, dan kelompok sosial yang terpinggirkan, terutama terkait isu sapi atau perpindahan agama.
Pada Januari 1999, saat BJP berkuasa di tingkat nasional, aktivis Bajrang Dal membakar hidup-hidup misionaris Kristen Australia Graham Staines dan dua putranya saat mereka tidur di mobil. Pada 2002, ketika Modi menjadi kepala menteri Gujarat, India menyaksikan salah satu pembantaian Muslim terburuk setelah sekelompok peziarah Hindu di kereta dibakar hidup-hidup dalam peristiwa yang hingga kini masih diperdebatkan.
Sejak 2014, kelompok-kelompok far-right India yang sejalan secara ideologis dengan RSS juga dituduh melakukan pembunuhan massa terhadap puluhan Muslim. Dalam banyak kasus, para pelaku tidak dihukum, dan pada beberapa kejadian keluarga korban justru ikut menghadapi dakwaan.
