Program gentengisasi ternyata tidak berhenti pada urusan memperbaiki kualitas rumah. Kebijakan ini juga bergerak menjadi penggerak ekonomi bagi UMKM lokal lewat peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintah ingin pembangunan rumah layak huni berjalan seiring dengan penguatan ekonomi rakyat. Dampak itu mulai terasa langsung di sentra-sentra produksi genteng tanah liat.
Masuk ke skema BSPS dan gerakan Indonesia Asri
Program gentengisasi sudah masuk ke dalam skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kebijakan ini juga menjadi bagian dari prioritas nasional dalam gerakan Indonesia Asri, yang mengusung hunian Aman, Sehat, Resik, dan Indah.
Dengan posisi itu, gentengisasi tidak hanya menyasar aspek fisik rumah. Program ini juga menempatkan rantai pasok lokal sebagai bagian penting dari pembangunan hunian yang lebih layak.
Pesanan mengalir dari pusat hingga swasta
Penerapan program dimulai pada 11 Maret 2026 dari Sentra UMKM genteng Jatiwangi di Majalengka. Pada peluncuran tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melepas 14 truk yang mengangkut sekitar 75.000 genteng dari sentra produksi itu.
Sejak berjalan, total pemesanan telah mencapai 24 truk dengan nilai komitmen transaksi sekitar Rp3 miliar. Pesanan itu datang dari program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
Harapan besar dari sentra genteng daerah
Dampak program ini juga dirasakan penting oleh sentra produksi genteng tanah liat di daerah lain, termasuk Trenggalek. Pelaku UMKM di sektor tersebut berharap gentengisasi bisa mendongkrak permintaan dan menggerakkan industri mereka.
Bagi pelaku usaha kecil, arah kebijakan ini memberi sinyal bahwa program rumah layak huni bisa menghadirkan manfaat yang lebih luas. Selain memperbaiki tempat tinggal, kebijakan itu ikut membuka ruang pasar bagi produksi lokal yang selama ini bergantung pada permintaan yang stabil.
