Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran memunculkan pertanyaan baru di Washington: apakah hitungan 60 hari dalam War Powers Resolution masih berjalan atau sudah terhenti. Pemerintahan Donald Trump menilai tenggat itu tidak lagi relevan karena pertempuran disebut sudah mereda, tetapi lawan politik dan pakar hukum melihatnya sebagai upaya menafsirkan hukum secara longgar.
Sengketa ini bukan sekadar soal teknis waktu. Di baliknya ada pertarungan tentang batas kewenangan presiden dalam menjalankan perang tanpa persetujuan Kongres, terutama saat operasi militer dan ketegangan maritim di Selat Hormuz belum benar-benar hilang.
Pemerintah Trump menilai jam bisa berhenti
Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan kepada anggota Senat bahwa “60-day clock pauses, or stops” ketika pertempuran terhenti. Dalam pandangan pemerintah, tidak adanya pertukaran serangan aktif sejak awal April menunjukkan bahwa permusuhan praktis sudah berakhir untuk tujuan War Powers Resolution.
Seorang pejabat yang dikutip Reuters juga menyebut bahwa permusuhan yang dimulai pada Sabtu, 28 Februari, telah berakhir. Pejabat itu menambahkan bahwa tidak ada lagi “exchange of fire” antara pasukan AS dan Iran sejak Selasa, 7 April.
Pemerintah menempatkan gencatan senjata sebagai alasan utama untuk menghentikan hitungan itu. Namun, situasi di lapangan masih menyisakan ketegangan karena Iran tetap menahan Selat Hormuz dan Washington mempertahankan blokade laut terhadap pelabuhan serta kapal Iran di selat tersebut.
Mengapa batas 60 hari menjadi titik sengketa
War Powers Resolution yang disahkan pada 1973 membatasi berapa lama presiden AS dapat menjalankan perang tanpa izin legislatif. Setelah pasukan AS dikerahkan ke dalam permusuhan, presiden wajib memberi tahu Kongres dalam 48 jam, lalu hitungan 60 hari mulai berjalan.
Undang-undang itu memang memberi perpanjangan terbatas selama 30 hari, tetapi hanya untuk penarikan pasukan secara aman. Aturan tersebut tidak memberi ruang bagi operasi tempur tanpa batas waktu, dan itulah yang membuat perdebatan soal Iran menjadi tajam.
Dalam kasus ini, perang AS-Israel melawan Iran dimulai pada 28 Februari, sedangkan pemberitahuan ke Kongres baru disampaikan pada 2 Maret. Karena itu, pemerintah menyebut tenggat 60 hari jatuh pada 1 Mei.
Demokrat dan ahli hukum menolak tafsir itu
Interpretasi dari pemerintahan Trump langsung ditolak oleh anggota Partai Demokrat dan sejumlah pakar hukum. Mereka menilai tidak ada ketentuan dalam War Powers Resolution yang memungkinkan hitungan 60 hari dibekukan hanya karena gencatan senjata diumumkan.
Senator Virginia Tim Kaine menolak penafsiran tersebut di sidang Senat dan mengatakan ia tidak percaya statuta itu mendukung pandangan pemerintah. Senator California Adam Schiff juga menegaskan bahwa pasukan AS masih aktif di kawasan itu, sehingga penghentian sebagian serangan tidak otomatis menghentikan kewajiban hukum.
Schiff mengatakan, “Ceasing to use some forces while using others does not somehow stop the clock.” Pandangan ini semakin kuat setelah bentrokan di sekitar Selat Hormuz masih berlanjut, termasuk insiden ketika militer AS menembak dan menyita kapal kontainer berbendera Iran, Touska, pada 20 April.
Beberapa hari setelah itu, Iran disebut menangkap dua kapal dagang asing. Rangkaian peristiwa tersebut membuat klaim bahwa permusuhan sudah benar-benar berakhir terlihat semakin rapuh.
Perdebatan soal arti ‘hostilities’
Inti sengketa terletak pada definisi “hostilities” atau permusuhan. Pemerintah Trump menilai ketiadaan serangan udara dan tembakan langsung berarti jam hitung mundur bisa berhenti, sedangkan penentangnya berpendapat hukum tidak pernah menyebut gencatan senjata sebagai alasan untuk memulai ulang atau membekukan tenggat.
Bruce Fein, pakar hukum konstitusi dan internasional serta mantan associate deputy attorney general, mengatakan resolusi itu “never says anywhere” bahwa tenggat 60 hari berhenti jika ada gencatan senjata. Kepada Al Jazeera, ia memperingatkan bahwa tafsir semacam itu akan membuat undang-undang itu menjadi “simply a paper tiger”.
Fein juga menilai pemerintah seharusnya meminta deklarasi perang jika memang ingin dasar hukum yang lebih kuat. Menurutnya, Trump tidak mengajukan permintaan itu karena sudah tahu hasil pemungutan suara kemungkinan tidak akan berpihak pada Gedung Putih.
Opsi lain dan tekanan politik di Senat
Di tengah kebuntuan hukum, sejumlah pihak dalam lingkaran pemerintahan disebut mempertimbangkan jalan lain, yakni memulai operasi baru dengan nama berbeda. Richard Goldberg, mantan direktur urusan penanggulangan senjata pemusnah massal Iran di Dewan Keamanan Nasional pada masa jabatan pertama Trump, mengatakan ia menyarankan agar operasi saat ini dialihkan menjadi misi baru yang bisa disebut “Epic Passage”.
Menurut Goldberg, misi baru itu akan diposisikan sebagai pembelaan diri untuk membuka kembali selat, sambil tetap mempertahankan hak melakukan aksi ofensif demi memulihkan kebebasan navigasi. Ia menyebut pendekatan itu sebagai cara mengatasi persoalan tenggat hukum.
Namun, langkah tersebut belum meredakan pertarungan politik di Kongres. Pada hari yang sama, upaya keenam di Senat untuk membatasi kewenangan Trump menggunakan War Powers Resolution gagal dengan suara 50-47.
Sebagian besar Partai Republik tetap menolak pembatasan terhadap Trump, tetapi Senator Susan Collins dari Maine memilih berbeda dan mendukung Demokrat. Ia menegaskan bahwa wewenang presiden sebagai panglima tertinggi tidak tanpa batas dan mengatakan tenggat 60 hari “not a suggestion, it is a requirement”.
Perbedaan sikap itu memperlihatkan bahwa perdebatan ini belum selesai. Selama operasi maritim di Selat Hormuz masih berlangsung dan pertukaran serangan belum sepenuhnya hilang, pertanyaan apakah jam konstitusi benar-benar berhenti akan tetap menjadi ujian bagi Gedung Putih dan Kongres.
