Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda memunculkan perdebatan yang cukup tajam di kalangan Gen Z Bandung. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai simbol budaya, tetapi di sisi lain banyak yang menilai isu itu belum menyentuh kebutuhan warga yang lebih mendesak.
Respons paling dominan justru datang dari penolakan. Sejumlah anak muda menilai nama Jawa Barat sudah melekat kuat dan tidak perlu diubah, apalagi jika pemerintah belum menjelaskan urgensi yang benar-benar jelas.
Yang ditakutkan bukan hanya soal nama
Sabrina, 26 tahun, warga Cibaduyut, termasuk yang tidak setuju dengan wacana tersebut. Ia menilai pemerintah harus berhati-hati karena pergantian nama daerah bisa berdampak pada banyak aspek dan tidak bisa diputuskan begitu saja.
Ia mengaku isu ini sudah terdengar sejak dua atau tiga tahun lalu dan kini kembali muncul ke permukaan. Dari sudut pandangnya, pembahasan soal identitas daerah sebaiknya tidak menggeser urusan lain yang lebih mendesak.
Sabrina justru mendorong pemerintah lebih fokus pada pemekaran wilayah, khususnya pembentukan Kabupaten Bandung Timur. Menurutnya, wilayah dan jumlah penduduk di kawasan itu sudah layak menjadi perhatian utama.
| Nama | Usia | Sikap | Alasan Utama |
|---|---|---|---|
| Sabrina | 26 | Menolak | Nama Jawa Barat sudah melekat, perubahan bisa berdampak luas |
| Fatur | 22 | Menolak | Tidak melihat urgensi dan khawatir urusan birokrasi |
| Gilang | Tidak disebutkan | Menolak | Menilai kondisi ekonomi dan keamanan warga lebih mendesak |
| Jovan | 24 | Mendukung | Melihat peluang promosi budaya Sunda di mata dunia |
Kerumitan administrasi ikut jadi kekhawatiran
Fatur, 22 tahun, juga mempertanyakan alasan di balik usulan perubahan nama provinsi itu. Ia menilai tidak ada urgensi yang jelas sehingga nama provinsi sebaiknya tetap dipertahankan.
Kekhawatiran Fatur tertuju pada urusan birokrasi. Ia membayangkan pemutakhiran data kependudukan bisa merepotkan warga karena berpotensi membuat mereka bolak-balik mengurus catatan sipil dan menghadapi antrean panjang.
Ia juga menyinggung kemungkinan layanan daring ikut terganggu jika proses dilakukan serempak. Menurutnya, sistem online pun bisa eror jika beban pengurusan terlalu besar.
Nada penolakan yang lebih keras datang dari Gilang. Ia menilai pemerintah seharusnya menolak usulan itu karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih sulit.
Gilang menilai ada persoalan yang jauh lebih penting untuk dibahas, mulai dari keamanan warga hingga tekanan ekonomi. Ia melihat banyak orang sekarang lebih sibuk bertahan hidup daripada memikirkan perubahan nama daerah.
Di sisi lain, ada yang melihat manfaat budaya
Jovan, 24 tahun, menjadi salah satu suara yang mendukung perubahan nama menjadi Provinsi Sunda. Sebagai warga asli, ia melihat langkah itu bisa menjadi cara strategis untuk memperkenalkan budaya Sunda ke tingkat yang lebih luas.
Meski mendukung, Jovan tetap menyerahkan keputusan akhir kepada pemerintah. Ia juga menilai wacana ini perlu dikaji secara komprehensif dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar tidak memicu efek domino di daerah lain.
Perdebatan ini memperlihatkan dua arus besar di kalangan Gen Z Bandung. Sebagian melihat nama Provinsi Sunda sebagai simbol identitas yang perlu diperkuat, sementara sebagian lain menilainya belum relevan di tengah persoalan warga yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.