Garuda Indonesia kembali masuk dalam perdebatan lama soal penerbangan haji. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana hitung untung-rugi, karena menyangkut efisiensi bisnis, posisi tawar Indonesia, dan kenyamanan jemaah.
Rute haji memang berbeda dari penerbangan komersial biasa. Pesawat berangkat dari Indonesia dengan kondisi penuh, lalu pulang tanpa penumpang, sehingga biaya operasional menumpuk di dua arah sementara pendapatan hanya datang dari satu sisi perjalanan.
Beban Operasi yang Tidak Seimbang
Dalam industri penerbangan, pola seperti ini dikenal sebagai ferry flight. Kondisi tersebut membuat berbagai biaya tetap berjalan, mulai dari avtur, navigasi, pendaratan, parkir, hingga kru yang tetap harus siaga.
Masalahnya tidak berhenti di sana. Pesawat sering harus menunggu cukup lama di Arab Saudi sebelum kembali terpakai, dan waktu tunggu itu membuat biaya parkir serta operasional terus bertambah tanpa pemasukan langsung.
Dari sisi teknis, maskapai asing seperti Saudia memiliki keunggulan tersendiri. Armada mereka bisa langsung dipakai lagi untuk mengangkut jemaah dari negara lain seperti Pakistan, India, atau Bangladesh, sehingga tingkat pemakaian pesawat menjadi lebih tinggi.
Biaya bahan bakar yang lebih kompetitif di Arab Saudi juga memperkuat efisiensi itu. Karena alasan tersebut, muncul pandangan bahwa Garuda bisa saja tidak lagi terlibat langsung dalam penerbangan haji dan cukup mengambil peran di layanan darat.
Garuda Masih Punya Nilai Strategis
Meski begitu, penerbangan haji tidak bisa dilihat hanya dari sisi biaya. Selama bertahun-tahun, segmen haji dan umrah tetap menjadi salah satu penopang pendapatan Garuda, walau marginnya tipis dan sangat sensitif terhadap harga avtur serta nilai tukar.
Kehadiran Garuda juga memberi nilai strategis bagi Indonesia. Maskapai nasional ini memperkuat posisi tawar dalam hubungan dengan Arab Saudi, terutama soal kuota, layanan, dan biaya operasional.
Jika seluruh layanan diserahkan kepada maskapai asing, risiko ketergantungan akan meningkat. Dalam situasi seperti itu, kendali atas harga dan kualitas layanan bisa makin terbatas, sementara perlindungan terhadap jemaah menjadi lebih rentan terhadap keputusan pihak lain.
Ada dampak lain yang juga penting. Operasional haji melibatkan ribuan kru, teknisi, dan tenaga pendukung, sehingga perubahan skema layanan dapat memengaruhi rantai kerja yang selama ini bergantung pada musim haji.
Jalan Tengah Lewat Joint Venture
Presiden Prabowo Subianto menyoroti inefisiensi pesawat yang berangkat penuh tetapi kembali kosong, baik dari Indonesia maupun dari Arab Saudi. Dari situ muncul gagasan pembentukan perusahaan patungan atau joint venture antara Indonesia dan Arab Saudi dengan porsi kepemilikan 50:50.
Model ini dianggap menarik karena mencoba menyentuh akar persoalan, bukan sekadar memindahkan beban ke pihak lain. Dengan skema operasional bersama, armada bisa menjadi bagian dari jaringan yang saling terhubung, bukan semata milik satu negara atau satu maskapai.
Jika rancangan itu berjalan efektif, pesawat yang membawa jemaah Indonesia tidak harus kembali kosong. Armada bisa langsung dipakai untuk rute lain dalam jaringan yang sama, sehingga tingkat keterisian pesawat naik dan biaya per kursi berpotensi turun.
Dampaknya juga bisa dirasakan jemaah. Biaya tiket haji berpeluang lebih efisien, sementara jadwal penerbangan dapat disusun lebih baik jika sistem operasi berjalan lebih terintegrasi.
Kebijakan Fiskal dan Upaya Menahan Biaya
Di sisi lain, pemerintah sudah memberi dukungan lewat kebijakan fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan insentif PPN ditanggung negara 100 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik hingga akhir 2026.
Kebijakan itu muncul sebagai respons atas kenaikan harga avtur dan ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Walau tidak langsung menyasar penerbangan haji, relaksasi pajak di sektor domestik tetap memberi ruang bagi maskapai untuk mengelola tekanan biaya.
Saat ini, langkah Garuda masih berada di jalur kompromi. Pembagian penerbangan dengan maskapai Saudi membantu membagi beban operasional sekaligus menjaga kehadiran maskapai nasional dalam layanan haji.
Di saat yang sama, efisiensi terus dicari lewat optimalisasi kargo pada penerbangan pulang, kerja sama layanan darat berbasis barter, serta penguatan rute umrah yang pergerakannya lebih seimbang sepanjang tahun.
Bagi banyak jemaah, terutama yang berusia lanjut, kehadiran Garuda tetap memberi rasa nyaman karena bahasa, makanan, dan pola layanan terasa lebih familiar. Karena itu, keputusan soal Garuda di penerbangan haji bukan hanya soal efisiensi bisnis, tetapi juga soal keseimbangan antara kepentingan nasional, keberlanjutan industri, dan kualitas layanan ibadah.
