Garteks Jawa Barat membawa desakan yang cukup keras dari Rakernas FSB GARTEKS di Jakarta Pusat. Mereka meminta pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan UU Perlindungan Tenaga Kerja sekaligus menjalankan Satgas Mitigasi PHK.
Seruan itu muncul karena gelombang pemutusan hubungan kerja dan relokasi pabrik dinilai semakin menekan sektor garment, tekstil, kulit, dan sepatu di Jawa Barat. Bagi organisasi buruh ini, perlindungan hukum yang lebih kuat sudah tidak bisa ditunda lagi.
Resolusi dari Forum Rakernas
Di Rapat Kerja Nasional FSB GARTEKS yang digelar di Hotel Golden Boutique Kemayoran, Jakarta Pusat, utusan Jawa Barat aktif mengikuti Focus Group Discussion. Forum itu dipakai untuk memetakan situasi ketenagakerjaan terkini dan menyusun arah perjuangan organisasi.
Dari konsolidasi tersebut lahir “Resolusi Garteks Jabar” yang berisi lima tuntutan strategis. Isinya mencakup dukungan terhadap Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, dorongan pengesahan undang-undang baru untuk perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, penolakan pajak JHT, sampai desakan ratifikasi Konvensi ILO No. 193 untuk pekerja platform digital.
| Poin Resolusi | Isi Tuntutan |
|---|---|
| Dukungan koalisi buruh | Mendukung penuh Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang dideklarasikan di Jakarta pada 1 Juli 2026. |
| UU perlindungan tenaga kerja | Mendesak Pemerintah dan DPR RI segera menyusun dan mengesahkan UU baru untuk perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. |
| JHT dan ILO | Menolak pajak pada pencairan JHT dan mendesak ratifikasi Konvensi ILO No. 193. |
| Satgas PHK | Mendesak pemerintah segera mengumumkan dan menjalankan Keppres No. 10 Tahun 2026 tentang Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. |
| Jaminan sosial | Mendesak penerapan JKK dan JKM bagi pekerja miskin lewat Program Bantuan Iuran yang didanai APBN/APBN-P. |
PHK Jadi Titik Paling Mendesak
Di antara seluruh tuntutan itu, isu PHK menempati posisi paling mendesak. Garteks Jabar menilai tekanan ekonomi global dan regulasi yang berkembang telah memperburuk keadaan industri, termasuk memicu relokasi pabrik dari Jawa Barat.
Karena itu, keberadaan Satgas Mitigasi PHK dianggap penting agar langkah pencegahan bisa segera dijalankan. Organisasi buruh ini juga menilai pekerja membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat supaya tidak terus menjadi pihak yang paling terdampak.
Konsolidasi Internal Ikut Menguat
Rakernas tidak hanya menghasilkan sikap eksternal, tetapi juga mempertegas konsolidasi internal. Seluruh DPC Garteks se-Jawa Barat secara aklamasi menyatakan dukungan kepada Pak Ary Joko untuk maju ke Dewan Eksekutif Nasional.
Setelah kembali ke daerah masing-masing, Garteks Jabar akan fokus memperkuat basis database anggota dan mendorong kemandirian finansial organisasi melalui jalur koperasi. Langkah itu disebut sebagai bagian dari penguatan organisasi agar tetap solid saat mengawal hak-hak normatif buruh di Jawa Barat.
Dengan sikap tersebut, Garteks Jabar menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak hanya menyasar kebijakan di tingkat nasional. Di daerah, mereka juga ingin memastikan organisasi buruh punya fondasi yang lebih kuat menghadapi tekanan industri yang terus bergerak.