Forum Aktivis Perempuan Muda (FAMM) Indonesia menilai maraknya narasi yang menyerang kelompok ragam gender atau LGBTQ perlu dicermati secara kritis. Organisasi ini menduga isu tersebut dapat dipakai untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan korupsi, pemutusan hubungan kerja, dan kebijakan yang berdampak langsung pada warga.
Koordinator Nasional FAMM Indonesia, Ija Syahruni, menegaskan keberagaman identitas tidak seharusnya ditempatkan sebagai musuh bersama. Menurut dia, perhatian publik semestinya tertuju pada praktik korupsi, intimidasi terhadap pembela HAM, serangan, serta teror yang dinilai masih terjadi.
Dugaan Pengalihan Fokus Kemarahan Publik
Dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu (19/7/2026), Ija menyebut penyerangan terhadap keberagaman gender dapat menjadi strategi pengalihan isu. Ia menilai persoalan tata kelola negara dan perlindungan hak warga jauh lebih nyata dampaknya bagi kehidupan masyarakat.
“Menjadikan keberagaman gender sebagai musuh itu hanyalah strategi untuk pengalihan isu dari kejahatan negara yang tampak nyata di depan mata kita ya,” kata Ija. Ia kemudian menyinggung korupsi yang dinilainya merajalela serta berbagai bentuk kekerasan dan intimidasi yang terlihat secara masif.
FAMM juga memandang derasnya ujaran kebencian terhadap komunitas ragam gender tidak muncul begitu saja. Menurut Ija, terdapat dugaan kelompok tertentu memanfaatkan isu tersebut untuk memecah fokus kemarahan masyarakat terhadap situasi Indonesia saat ini.
“Ujaran kebencian yang masif ini terhadap komunitas ragam gender patut dicurigai sebagai rekayasa kelompok tertentu untuk memecah belah kemarahan publik dari situasi Indonesia saat ini,” ujarnya. Pandangan ini menempatkan isu diskriminasi dalam konteks yang lebih luas, yakni akuntabilitas kebijakan dan pemenuhan hak warga.
Persoalan yang Diminta Menjadi Perhatian
FAMM menyoroti sejumlah masalah ekonomi, ketenagakerjaan, serta layanan dasar yang dinilai membutuhkan perhatian serius. Organisasi tersebut menyebut polemik program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Koperasi Merah Putih, pelemahan rupiah, hingga meningkatnya PHK sebagai persoalan yang perlu dibahas secara terbuka.
| Bidang | Persoalan yang Disoroti FAMM |
|---|---|
| Kebijakan pemerintah | Polemik pelaksanaan program MBG dan Koperasi Merah Putih |
| Ekonomi | Pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga barang |
| Ketenagakerjaan | PHK, pengangguran, dan sulitnya akses lapangan kerja |
| Layanan dasar | Pendidikan dan kesehatan yang belum merata hingga pelosok desa |
Ija mengatakan proyek MBG dan Koperasi Merah Putih mendapat banyak protes dan kerap menjadi bahan lelucon dalam konten kreator. Ia juga mengaitkan pelemahan nilai tukar rupiah dengan kenaikan harga barang yang dirasakan masyarakat.
“Kita melihat proyek MBG dan Koperasi Merah Putih yang begitu amburadul, di protes sana-sini,” kata Ija. Pernyataan itu disampaikan sebagai kritik FAMM terhadap pelaksanaan kebijakan yang dinilai belum menjawab kebutuhan warga.
PHK, Pengangguran, dan Layanan Dasar
FAMM turut menaruh perhatian pada kondisi warga yang menghadapi PHK dan pengangguran massal. Ija menilai sulitnya akses terhadap lapangan kerja memperberat situasi ekonomi ketika harga barang terus menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan berjalan beriringan dengan belum meratanya fasilitas pendidikan dan kesehatan hingga ke pelosok desa. FAMM juga menyinggung jeritan korban pinjaman daring yang disebut telah memakan korban nyawa.
“Pengurangan PHK, pengangguran massal karena sulitnya mengakses lapangan kerja, fasilitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan yang masih belum merata hingga ke pelosok desa, jeritan pinjaman online, ini sampai memakan korban nyawa,” lanjut Ija. Ia menilai masalah tersebut lebih mendesak untuk menjadi fokus pembahasan publik.
Di sisi lain, FAMM menilai perlindungan negara terhadap warga yang mengalami persekusi masih belum maksimal. Organisasi itu menegaskan kelompok ragam gender tidak semestinya menjadi sasaran ketika persoalan korupsi, kebijakan, dan pemenuhan hak warga masih menjadi pekerjaan besar.
“Ancaman sesungguhnya bukan datang dari keberagaman identitas, melainkan dari praktek korupsi, kebijakan yang amburadul, dan pengabayan terhadap hak warga,” pungkas Ija. FAMM mendorong agar perhatian masyarakat tetap diarahkan pada persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga.