Emas dapat menyimpan nilai besar dalam bentuk yang ringkas, sehingga mudah dipindahkan tanpa membutuhkan ruang besar. Karakter ini membuat emas batangan rentan dipakai untuk mengubah uang hasil kejahatan menjadi aset yang lebih sulit ditelusuri.
Tantangan utama bukan berada pada komoditas emas itu sendiri, melainkan pada lemahnya jejak transaksi dari pembelian hingga perpindahan kepemilikan. Ketika transaksi dilakukan di luar jalur formal atau memakai pihak ketiga, asal dana dan pemilik sebenarnya bisa lebih sulit diurai.
Nilai besar dalam bentuk kecil
Berbeda dari properti, emas dapat disimpan, dibawa, atau diperdagangkan dengan relatif cepat. Nilainya juga cenderung stabil, mudah dijual kembali, dan tidak menimbulkan biaya pemeliharaan seperti aset fisik lain.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut barang untuk suap umumnya dipilih karena ringkas tetapi bernilai tinggi. “Barang yang digunakan untuk memberikan suap itu biasanya adalah barang-barang yang ringkas, barang-barang yang kecil tetapi memiliki nilai besar. Ya, yang legal,” ujarnya.
Peneliti ekonomi INDEF M Rizal Taufikrahman menilai emas memiliki karakter yang mudah disalahgunakan untuk menyamarkan hasil kecurangan. Emas dapat dipindahkan, dilebur, dan diperjualbelikan di banyak tempat, sementara transaksinya tidak selalu meninggalkan jejak digital.
Konversi uang tunai menjadi emas juga dapat mengubah hasil tindak pidana menjadi aset yang relatif stabil. Pola ini berisiko menyulitkan penelusuran pencucian uang, terutama bila pembelian tidak tercatat dalam sistem keuangan formal.
Emas muncul dalam sejumlah perkara
Sejumlah penyidikan menemukan emas bersama uang tunai maupun mata uang asing sebagai barang bukti. Namun, keberadaan emas dalam penggeledahan tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan fisik, jalur perolehan, dan kepemilikan aset tersebut.
| Perkara | Temuan atau dugaan | Nilai atau jumlah |
|---|---|---|
| Dugaan korupsi yang melibatkan Febrie Adriansyah | Emas batangan ditemukan dalam penggeledahan rumah di Sentul | 74 kg |
| OTT di lingkungan Ditjen Bea Cukai | KPK menemukan emas dalam perkara dugaan korupsi importasi barang | 5,3 kg emas; barang bukti Rp40,5 miliar |
| Gratifikasi dan suap Zarof Ricar | Kejaksaan Agung menyita emas batangan dari kediamannya | 51 kg |
| Dugaan rekayasa transaksi emas Antam | Budi Said ditetapkan sebagai tersangka | Kerugian negara Rp1,07 triliun |
Dalam penggeledahan terkait Febrie Adriansyah, polisi juga menemukan mata uang asing senilai ratusan miliar rupiah di sejumlah lokasi. Febrie mengakui rumah di Sentul yang digeledah merupakan miliknya, tetapi membantah kepemilikan emas dan uang yang ditemukan di sana.
Polisi menyatakan akan memeriksa keaslian 74 kilogram emas tersebut bersama Kejaksaan Agung dan Pegadaian. Langkah itu menunjukkan bahwa penanganan aset sitaan tidak berhenti pada penemuan barang, melainkan juga mencakup verifikasi asal dan status kepemilikannya.
Jejak transaksi dapat terputus
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Wana Alamsyah menilai emas sering digunakan untuk menyamarkan hasil korupsi. Uang tunai dari tindak pidana dapat dikonversi menjadi emas, lalu asal-usul harta menjadi lebih sukar ditelusuri.
Keterlibatan pihak ketiga dapat memperumit pemeriksaan karena hubungan antara pembeli, pemilik aset, dan sumber dana menjadi tidak langsung. Situasi tersebut semakin menantang apabila transaksi berlangsung di luar lembaga keuangan formal.
Pola serupa terlihat dalam perkara pengurusan izin tinggal warga negara asing yang ditangani KPK. Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi diduga membeli rumah menggunakan kepingan emas yang diduga berasal dari hasil pemerasan.
PPATK pernah menyoroti emas sebagai sarana untuk menyembunyikan hasil tindak pidana. Lembaga itu menilai emas menarik bagi pelaku kejahatan karena mudah dicairkan kembali dan dapat disimpan tanpa biaya pemeliharaan besar.
Pencatatan pembelian besar menjadi perhatian
Rizal mendorong pembelian emas dalam jumlah besar disertai pencatatan identitas pembeli yang jelas. Data tersebut dapat membantu pemeriksaan sumber dana bila muncul dugaan korupsi atau pencucian uang.
Penguatan pengawasan tidak berarti membatasi masyarakat yang ingin memiliki emas secara legal. Transparansi justru dapat membantu membedakan transaksi wajar dari pola yang patut dicurigai.
Indonesia dapat mempelajari pengawasan transaksi ritel emas di Singapura, pelaporan transaksi dan penegakan sanksi di Kanada, serta ketentuan identitas pembeli yang ketat di India. Sistem yang lebih terbuka dari hulu hingga hilir dapat mempersempit celah penggunaan emas untuk menyembunyikan kekayaan ilegal.