DPRD Jawa Tengah menyetujui pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tetapi keputusan itu tidak datang tanpa catatan keras. Dua hal yang paling disorot adalah pengelolaan SiLPA yang dinilai harus lebih terencana dan upaya menaikkan pendapatan daerah tanpa menambah beban warga.
Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyampaikan sikap itu usai rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng, Rabu (8/7/2026). Ia menilai ruang fiskal yang tersisa harus dimanfaatkan dengan lebih optimal agar anggaran tidak sekadar tersimpan, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi program pemerintah daerah.
SiLPA Perlu Arah yang Jelas
Menurut Sumanto, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa perencanaan. Pengelolaan yang terarah dinilai penting supaya dana sisa tersebut tetap memberi hasil maksimal bagi kepentingan publik.
DPRD juga mendorong Pemprov Jawa Tengah memperkuat strategi peningkatan pendapatan daerah. Dorongan ini muncul di tengah kondisi ekonomi dan moneter yang masih menantang, sehingga setiap langkah fiskal diminta dilakukan dengan hati-hati.
Sumanto menekankan bahwa komunikasi menjadi kunci dalam upaya tersebut. Ia menyebut situasi keuangan saat ini belum sepenuhnya baik, sehingga kebijakan pendapatan harus disusun dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi yang ada.
Pendapatan Naik, Tapi Jangan Bebani Warga
Di saat pendapatan daerah perlu diperkuat, DPRD menegaskan bahwa kebijakan itu tidak boleh memindahkan tekanan ke masyarakat. Kepentingan warga tetap disebut sebagai prioritas utama dalam setiap langkah penguatan pendapatan.
Dalam rapat paripurna itu, laporan pertanggungjawaban APBD 2025 juga diterima. Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp23,761 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp23,871 triliun.
Selisih keduanya menimbulkan defisit sekitar Rp110 miliar. Defisit tersebut kemudian ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp577,04 miliar, sehingga menghasilkan SiLPA Rp467,18 miliar.
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Pendapatan Daerah | Rp23,761 triliun |
| Belanja Daerah | Rp23,871 triliun |
| Defisit | Rp110 miliar |
| Pembiayaan Netto | Rp577,04 miliar |
| SiLPA | Rp467,18 miliar |
Catatan DPRD ini menegaskan bahwa persetujuan APBD bukan hanya soal menerima laporan keuangan, tetapi juga memastikan sisa anggaran dan strategi pendapatan benar-benar dikelola dengan cermat. Di saat tekanan ekonomi masih terasa, DPRD meminta kebijakan daerah tetap menjaga keseimbangan antara penguatan kas daerah dan perlindungan terhadap masyarakat.