DPRD Jawa Barat menegaskan pengelolaan APBD tidak bisa lagi berjalan dengan pola komunikasi yang lemah. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menilai setiap kebijakan strategis yang menyangkut anggaran harus dibahas lebih konsisten bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Penekanan itu muncul di tengah perhatian DPRD terhadap sejumlah pergeseran APBD yang disebut telah terjadi tanpa penyampaian hasil pergeseran kepada lembaga legislatif. Bagi DPRD, kondisi tersebut membuat mekanisme anggaran perlu dibenahi agar tetap transparan, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip kemitraan eksekutif serta legislatif.
Pergeseran anggaran yang dinilai perlu dibuka ke DPRD
Ono menyebut koordinasi yang lebih intensif dibutuhkan ketika pemerintah daerah melakukan perubahan anggaran. Menurut dia, pergeseran anggaran seharusnya tidak berjalan sendiri, melainkan melalui komunikasi yang lebih erat antara gubernur, TAPD, dan DPRD.
Dengan pola itu, setiap perubahan dapat diketahui lebih awal dan dibahas secara terbuka. DPRD menilai langkah tersebut penting agar jarak dalam hubungan kerja antara pemerintah daerah dan legislatif tidak semakin lebar.
Defisit APBD 2026 ikut jadi perhatian
Selain soal komunikasi anggaran, DPRD Jawa Barat juga menyoroti potensi defisit APBD Tahun Anggaran 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 5,7 triliun. Ono mengatakan DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak awal sudah mengantisipasi kemungkinan koreksi fiskal berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
Sejumlah faktor ikut diperhitungkan, termasuk perbedaan perhitungan Dana Bagi Hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta adanya belanja wajib yang harus dipenuhi. Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap proyeksi pendapatan.
| Faktor yang Disorot | Uraian |
|---|---|
| Defisit APBD 2026 | Diperkirakan sekitar Rp 5,7 triliun |
| Dana Bagi Hasil | Ada perbedaan perhitungan antara pemerintah pusat dan daerah |
| Belanja wajib | Harus tetap dipenuhi dalam penyesuaian fiskal |
Analisis itu mencakup penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, dan sumber pendapatan lain. DPRD ingin keputusan penanganan defisit bertumpu pada data yang komprehensif agar pilihan efisiensi belanja, pembiayaan, atau penyesuaian program bisa dinilai secara objektif.
Program prioritas dan tekanan ekonomi warga
Di tengah penyesuaian fiskal, DPRD meminta program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap dijaga. Ono menilai pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu hanya karena perubahan pada struktur anggaran.
DPRD juga mendorong pemerintah daerah melihat kondisi ekonomi riil warga secara lebih hati-hati. Meski pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tercatat 5,85 persen, Ono menilai angka itu masih perlu dibaca lebih jauh karena sebagian dipengaruhi tingginya belanja pemerintah.
Masyarakat, menurut dia, masih menghadapi tekanan dari penurunan daya beli, meningkatnya pemutusan hubungan kerja, kenaikan harga barang, dan tekanan pada sektor industri. Kondisi itu dinilai bisa berdampak pada konsumsi dan investasi di daerah.
Optimalisasi pendapatan daerah jadi arah lanjutan
Selain belanja dan defisit, DPRD Jawa Barat mendorong penguatan sumber pendapatan daerah. Salah satu fokusnya adalah optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah, karena kontribusi terbesar pendapatan daerah masih bertumpu pada dua sumber utama.
DPRD mendukung langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan restrukturisasi BUMD melalui pembentukan holding maupun merger perusahaan daerah. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperbesar kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Pemanfaatan aset milik pemerintah daerah juga disebut perlu dioptimalkan sebagai sumber peningkatan pendapatan tanpa menambah beban masyarakat melalui pajak atau retribusi baru. Dengan dorongan komunikasi yang lebih intensif, DPRD berharap pengelolaan APBD Jawa Barat menjadi lebih efektif dan akuntabel, sekaligus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
