Rencana pengadaan 1,8 juta kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi pertanyaan di DPR. Sorotan muncul karena harga kipas angin di platform belanja daring disebut berada pada kisaran Rp300 ribuan per unit untuk pembelian satuan.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menilai belanja dalam volume sangat besar semestinya memberi ruang negosiasi harga yang lebih efisien. Ia meminta penjelasan terbuka mengenai struktur biaya, mekanisme pengadaan, serta kebutuhan barang bagi koperasi desa dan kelurahan.
Selisih dengan Harga Ritel Dipersoalkan
Mufti mengangkat isu tersebut dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026. Dalam forum itu, ia mempertanyakan kebenaran informasi anggaran Rp1,8 triliun untuk pengadaan kipas angin dalam jumlah 1,8 juta unit.
Perhitungan sederhana dari angka yang dipertanyakan menunjukkan nilai pengadaan itu setara sekitar Rp1 juta per unit. Namun, angka tersebut belum disertai penjelasan rinci dalam rapat mengenai spesifikasi barang, instansi pelaksana, maupun komponen biaya yang membentuk nilai anggaran.
| Rincian | Nilai atau Harga | Keterangan |
|---|---|---|
| Rencana pengadaan | Rp1,8 triliun | Untuk 1,8 juta unit kipas angin |
| Cosmos di official store e-commerce | Rp338 ribu | Harga satuan yang disebut Mufti Anam |
| Shopee dan Tokopedia | Rp300 ribuan | Harga satuan yang disebut Mufti Anam |
Dalam rapat, Mufti membandingkan nilai pengadaan yang beredar dengan harga kipas angin standing merek Cosmos di kanal e-commerce. Ia menyebut harga di official store Cosmos tercantum Rp338 ribu, sementara harga di Shopee dan Tokopedia berada di kisaran Rp300 ribuan.
“Kipas angin cosmos di e-commerce official store milik Cosmos itu harganya Rp 338 ribu. Lalu kemudian cek di Shopee, Tokopedia, harganya lebih murah lagi hanya Rp 300 ribuan,” kata Mufti.
Menurut Mufti, harga tersebut merupakan harga pembelian satuan yang umumnya dibayar konsumen ritel. Jika pembelian dilakukan dalam jumlah ribuan hingga jutaan unit, ia menilai pemerintah seharusnya memiliki daya tawar lebih besar untuk memperoleh harga yang lebih rendah.
Permintaan Transparansi Belanja KDMP
Pertanyaan DPR tidak hanya tertuju pada harga kipas angin, tetapi juga pada keterbukaan seluruh pengadaan untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Mufti meminta informasi jenis barang, tujuan belanja, dan harga pengadaan bisa diakses oleh masyarakat.
Ia mengusulkan adanya dashboard pengadaan yang memuat data belanja secara terbuka. Menurutnya, sistem tersebut dapat membantu publik melihat dasar kebutuhan barang serta alur penggunaan dana dalam program koperasi.
Mufti menilai setiap rupiah yang dikucurkan untuk program tersebut perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ia juga menyinggung pengadaan yang melibatkan Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan, sehingga informasi terkait belanja barang dinilai perlu disajikan secara jelas.
Dashboard yang diminta itu diharapkan tidak hanya memuat nilai total anggaran. Publik juga dapat memantau barang yang dibeli, harga yang digunakan, serta tujuan distribusinya ke koperasi di desa maupun kelurahan.
Respons Menteri Koperasi
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan tidak mengetahui isu pengadaan kipas angin yang dipertanyakan oleh Mufti. Ia menjelaskan bahwa pengadaan tersebut bukan berada di bawah kementeriannya.
“Kipas angin ini, ini saya tidak tahu, ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak,” ujar Ferry dalam rapat tersebut. Respons itu belum menjelaskan instansi yang melaksanakan pengadaan maupun rincian anggaran Rp1,8 triliun yang dipersoalkan.
Viva melaporkan bahwa isu ini menjadi perhatian karena penjelasan rinci mengenai pengadaan belum disampaikan dalam rapat kerja itu. DPR pun mendorong transparansi agar kebutuhan dan harga barang untuk program KDMP dapat diawasi secara lebih terbuka.
