Kabar baik datang untuk Jawa Barat setelah Gubernur Dedi Mulyadi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan itu diberikan untuk kategori Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terbaik 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto. Penyerahan berlangsung di sela Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Plaza Kemendagri, Jakarta Pusat.
Apresiasi atas kinerja Pemprov Jabar
Erwan menilai capaian itu sebagai bentuk penghargaan atas kerja yang telah dilakukan pemerintah daerah. Ia juga menegaskan bahwa prestasi tersebut harus menjadi dorongan agar jajaran Pemprov Jabar terus memperbaiki kualitas pelayanan.
“Semoga prestasi yang diraih Pemprov Jabar menjadi pemantik untuk bekerja lebih baik lagi, demi kemajuan Jabar dan Indonesia pada umumnya,” kata Erwan, dikutip dari jabarprov.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa penghargaan tidak dipandang sebagai akhir dari upaya birokrasi. Sebaliknya, capaian tersebut menjadi penanda bahwa kerja pemerintahan masih perlu dijaga agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat.
Jawa Barat sejajar dengan provinsi lain
Selain Jawa Barat, sejumlah provinsi lain juga memperoleh pengakuan dalam kategori yang sama. DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan ikut tercatat sebagai daerah dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terbaik.
Pengakuan ini menunjukkan bahwa evaluasi pemerintah pusat memberi perhatian pada kualitas tata kelola daerah secara luas. Dalam konteks Jawa Barat, penghargaan tersebut menjadi sinyal positif atas hasil kerja perangkat daerah yang dinilai mampu memenuhi standar tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Empat misi utama yang jadi pegangan
Capaian ini juga berkaitan dengan arah kebijakan yang sejak awal disampaikan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Keduanya menekankan agar kebijakan pemerintah daerah memberi dampak langsung pada kebutuhan warga, terutama pada pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.
Ada empat misi utama yang menjadi pegangan dalam arah pembangunan tersebut. Misi itu meliputi penguatan sumber daya manusia yang berkarakter dan profesional, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, pengurangan ketimpangan pembangunan antardaerah, serta penguatan layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup dengan prinsip clean governance.
Fokus kebijakan itu menunjukkan bahwa penghargaan yang diterima tidak berdiri sendiri. Penilaian dari pemerintah pusat ikut mencerminkan bagaimana arah pembangunan daerah dijalankan secara lebih terukur dan diarahkan pada hasil yang bisa dirasakan masyarakat luas.
Dorongan agar layanan publik terus membaik
Bagi masyarakat Jawa Barat, penghargaan ini memberi harapan bahwa arah kerja pemerintah provinsi sedang berada pada jalur yang tepat. Namun Erwan menekankan, apresiasi seperti ini tidak boleh membuat jajaran pemerintahan puas lebih awal.
Pemprov Jabar diharapkan tetap menjaga konsistensi program dan pelayanan publik agar hasilnya makin terasa di lapangan. Pengakuan dari Kemendagri juga menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan kualitas tata kelola, sekaligus meningkatkan kinerja di berbagai sektor layanan publik.
Di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan tepat, capaian ini menjadi pengingat bahwa penilaian publik dan evaluasi pemerintah pusat berjalan beriringan. Karena itu, penghargaan nasional yang diterima Pemprov Jabar akan semakin bermakna jika diikuti perbaikan layanan yang nyata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Barat.
